makalah pengantar ekonomi pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

KEBUTUHAN DAN PERHATIAN PADA EKONOMI PEMBANGUNAN

Dari perbedaan arti pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Perhatian masalah tersebut baru dimulai sejak Perang Dunia II. Mulai dari masalah tersebut, para ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan, pejabat dan badan-badan pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar berbagai aspek mengenai pembangunan ekonomi.

Perkembangan Perhatian Terhadap Pembangunan Ekonomi

Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, secara mendadak perhatian terhadap masalah-masalah dan issue mengenai pembangunan ekonomi berkembang dengan pesat. Ada beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai penyebab bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang, diantaranya :

1. Keinginan Negara Berkembang untuk Mengatasi Keterbelakangan Mereka

Setelah mencapai kemerdekaan, negara berkembang mulai menekankan kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bercita-cita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan mereka dibanding pestasi kemajuan ekonomi yang dicapai negara bekas penjajah mereka. Beberapa negara baru yang muncul setelah Perang Dunia II berakhir adalah India, Pakistan, Srilanka, Myanmar Filipina, Indonesia, dan Korea. Pada tahun 1950-an lebih banyak lagi daerah terjajah yang mencapai kemerdekaan seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan berbagai negara di Afrika.

Beberapa negara tersebut bukan saja merupakan negara yang relatif miskin, tetapi juga merupakan negara yang menghadapi masalah penduduk yang serius –yaitu junlah penduduknya cukup besar dan tingkat pertambahanny relatif tinggi. Dalam keadaan seperti itu, mewujudkan pembangunan ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak—yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran, menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar dari waktu ke waktu, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan kemerdekaan dalam bidang politik dapat dilengkapi dengan kegiatan perekonomian yang semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

2. Sebagai Usaha Membantu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi untuk Menghambat Perkembangan Komunisme

Dalam beberapa tahun sesudah Perang Dunia II timbul perubahan yang sangat besar dalam pola percaturan politik dunia. Paham komunisme telah melahirkan beberapa negara komunis baru. Rusia merupakan negara komunis pertama (1917). Di Eropa, Jerman Timur berpisah dari Jerman Barat dan menjadi negara komunis. Beberapa negara Eropa Timur lainnya seperti Polandia, Hongaria, Cekoslovakia, Bulgaria dan Rumania dikuasai pemerintah Komunis. Di Asia, Vietnam, korea Utara, dan Cina juga dikuasai oleh pemerintah Komunis. Perubahan ini menimbulkan konflik ideology yang dikenal sebagai Cold War atau “Perang Dingin”. Tetapi sejak akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, kebanyakan negara tersebut telah mengubah sistem pemerintahan dan ekonominya menjadi seperti yang dijalankan negara-negara Barat. Sedangkan Jerman Timur bergabung dengan Jerman Barat.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, “Perang Dingin” telah menimbulkan perubahan penting dalam hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Sebagai salah satu usaha untuk membendung perkembangan komunisme, negara maju –terutama Amerika Serikat-- melakukan berbagai usaha untuk mempercepat pembangunan di negara berkembang. Usahanya yang pertama sesudah Perang Dunia II tertumpu kepada membantu memulihkan perekonomian di berbagai negara di Eropa Barat dan Jepang. Bantuan Amerika Serikat dalam membangun Korea, Taiwan, Thailand banyak dilandaskan kepada pemikiran untuk membendung perluasan paham Komunisme di Asia. Dalam tahun 1950-an hingga tahun 1970-an Amerika Serikat juga memberi bantuan pembangunan kepada negara-negara yang relatif netral (tidak pro-Komunis atau pro-Amerika Serikat) –seperti India, Indonesia, Mesir, dan Ghana—untuk menjaga agar negara-negara tetrsebut tidak berubah menjadi negara Komunis.

3. Sebagai Usaha untuk Meningkatkan Hubungan Ekonomi

Bantuan negara maju kepada usaha pembangunan ekonomi di beberapa negara berkembang sering juga merupakan suatu alat untuk mempererat hubungan ekonomi di antara kedua negara tersebut. Hal ini terutama dapat dilihat dengan nyata dalam hubungan negara berkembang dengan negara bekas jajahannya –terutama di antara negara Inggris dan Perancis dengan negara bekas jajahannya. Kedua negara ini masih mempunyai posisi yang istimewa dengan negara-negara yang pernah menjadi jajahan mereka. Dengan adanya hak istimewa tersebut, negara bekas jajahan masih dapat mengembangkan pasar untuk hasil-hasil industri mereka. Di samping itu, negara bekas penjajah masih dapat mempertahankan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi semenjak masa penjajah. Walau bagaimanapun, persaingan di pasar internasional yang semakin berkembang semenjak tahun 1980-an –yang datangnya terutama dari negara Asia Timur (Jepang, Korea, Hong Kong, dan Taiwan dan akhir-akhir ini dari Cina), mengurangi sifat hubungan yang istimewa tersebut.

4. Berkembangnya Keinginan untuk Membantu Negara Berkembang

Satu faktor penting lain yang meningkatkan usaha pembangunan di negara berkembang adalah usaha negara maju untuk membantu negara berkembang secara keseluruhannya mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, kekurangan modal, dan berbagai masalah serius lain yang dihadapi.

Pada awal tahun 1950-an lebih kurang tiga perempat penduduk dunia berada di negara berkembang dan taraf kemakmuran mereka jauh lebih rendah dari negara maju. Keadaan ini menimbulkan minat berbagai negara maju memberi bantuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Adanya keinginan untuk memberi bantuan tersebut dapat dilihat dari sifat pinjaman atau bantuan lain yang diberikan. Sebagian dari bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk grant atau pemberian –yang berarti negara berkembang yang menerimanya tidak perlu membayar kembali nilai bantuan yang diberikan. Bantuan yang bersifat pemberian dapat berupa bantuan dana, bantuan teknik dan tenaga ahli, bantuan penelitian, dan bantuan dalam bentuk material seperti bahan makanan atau bantuan pembuatan infrastruktur.

Bentuk lain dari usaha untuk membantu negara berkembang adalah pemberian pinjaman dengan syarat yang relatif ringan. Biasanya pinjaman yang diberikan untuk membiayai proyek pembangunan mempunyai syarat yang jauh lebih ringan dari pinjaman komersil atau investasi biasa. Sifat umum bantuan yang diberikan negara maju dan badan internasional adalah :

suku bunga pinjaman rendah;

grace period atau tenggang waktu untuk membayar kembali pinjaman cukup lama; dan

masa untuk membayar kembali pinjaman cukup panjang (20-30 tahun).

CAKUPAN BAHASAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Cakupan Ekonomi Pembangunan lebih luas dari sekedar perubahan keadaan dari miskin ke kaya, dari ekonomi pedesaan tradisional ke ekonomi perkotaan modern.

Pembangunan tidak hanya bersegi gagasan mengenai perbaikan-perbaikan ekonomi semata melainkan juga mengenai harga diri manusia, ketentraman, keadilan dan persamaan yang lebih tinggi.

Selain itu, tujuan suci pembangunan ekonomi pertama-tama haruslah memperbaiki nasib kaum miskin di negara Dunia Ketiga. Untuk mencapai tujuan suci ini, terdapat tiga tujuan yang lebih terinci

menaikkan pendapatan nasional (GNP) riel;

meningkatkan produktivitas nasional; dan

pemerataan pendapatan untuk seluruh masyarakat.

EVOLUSI MAKNA PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi menduduki peran yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia,terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selama masa perang dunia kedua perhatian terhadap pembangunan ekonnomi menurun. Kondisi peperangan yang melanda hampir seluruh dunia menggeser perhatian kepada aktivitas politik dan militer, sehingga masalah pembangunan ekonomi seolah tenggelam.

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dimulai Perang Dingin antara dua kekuatan dunia dan perhatian dan bantuan pembangunan ekonomi pun mulai diminati kembali walaupun sebagai perebutan pengaruh. Namun kini pembangunan ekonomi suatu negara lebih ditekankan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu –dan secara konseptual nilai tersebut dinamakan produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut dapat dihitung menurut harga yang berlaku dan harga tetap.

Dengan menghitung menurut harga tetap, pendapatan nasional riil yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dalam suatu tahun tertentu. Ia menggambarkan sampai di mana barang dan jasa telah bertambah pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Pembangunan Ekonomi

Cara yang paling mudah untuk membedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dengan menggunakan ungkapan berikut : ”Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan”. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan dan teknologi; peningkatan kesehatan, infrastruktur yang tersedia, dan pendapatan; dan kemakmuran masyarakat.

Oleh karena pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, tidak mudah diukur secara kuantitatif. Untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu negara diperlukan data pendapatan per kapita.

Data pendapatan per kapita (pendapatan rata-rata penduduk) sebagai alat untuk mengukur tingkat kelajuan pembangunan ekonomi dan taraf kemakmuran masyarakat, hingga saat ini data pendapatan per kapita selalu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pembangunan ekonomi.

Oleh karena tidak terdapat alat pengukur lain yang lebih sesuai, hingga saat ini ahli-ahli ekonomi masih menggunakan data pendapatan per kapita untuk tujuan :

1. Menunjukkan secara kasar tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun.

Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan.

Dengan demikian, salah satu syarat penting yang akan mewujudkan pembanngunan ekonomi adalah : tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat pertambahan penduduk.

2. Membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara

Dalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan tersebut, semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SEKILAS TENTANG NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang terdiri dari negara-negara yang tersebar di tiga benua, yaitu di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dengan demikian mereka terdiri dari bangsa, golongan etnik, kepercayaan dan keagamaan, kekayaan alam, kepadatan penduduk per daerah, dan bebrapa faktor lain yang sangat berbeda. Namun demikian, terdapat beberapa persamaan penting yang mempengaruhi keadaan perekonomian negara-negara tersebut. Beberapa ciri yang sama, antara lain :

1. Tingkat Kemakmuran Relatif Rendah

Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakat meliputi keadaan perumahan yang didiami, ada tidaknya aliran listrik dan fasilitas untuk memperoleh air bersih, keadaan infrastruktur pada umumnya, dan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Dari berbagai faktor di atas, pendapatan yang diperoleh merupakan faktor terpenting. Jika pendapatannya rendah, bagian yang cukup besar dari penduduk di negara berkembang menghadapi masalah berikut :

- Masalah kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah

- Kemiskinan masih meluas

- Taraf pendidikan masih rendah.

2. Produktivitas Pekerja Sangat Rendah

Produktivitas adalah tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun. Dibangdingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di negara maju, tingkat produktivitas di negara berkembang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh :

- Sebagian besar penduduk di negara berkembang berada di sektor pertanian tradisional yang sering menghadapi masalah pengangguran terselubung. Keberadaab pengangguran terselubung yang berarti kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian—akan menurunkan lagi produksi rata-rata (produktivitas) pekerja.

- Kebanyakan usaha di sektor manufaktur terdiri dari usaha keluarga, yang menggunakan mesin tradisional dan bersifat padat karya.

-Sektor ekonomi, taraf pendidikan dan kesehatan pekerja belum mencapai tahap yang diinginkan.

3. Tingkat Pertambahan Penduduk Sangat Tinggi

Sesudah Perang Dunia, penemuan-penemuan baru dalam bidang kesehatan dan pengobatan sangat mempengaruhi taraf kesehatan penduduk dunia, termasuk di negara berkembang. Salah satu akibat dari perkembangan ini, tingkat kematian semakin berkurang tetapi tingkat kelahiran tidak mengalami perubahan. Dengan adanya sifat perubahan tingkat kematian-tingkat kelahiran ini, tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang telah menjadi semakin pesat. Hal ini menimbulkan beberapa efek :

- Jumlah tanggungan dalam keluarga semakin meningkat, tetapi pendapatan yang rendah memiliki keterbatasan menanggung lebih banyak anggota keluarga

- Besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak.

- Pertambahan tenaga kerja sangat cepat dan sering kali tidak diikuti oleh pertambahan kesempatan kerja yang sama cepatnya.

4. Kegiatan Ekonomi Bersifat ”Dualistis”

Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi yang bersifat ”dualistis” adalah ciri-ciri dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu atau dalam sektor tertentu yang menggunakan dua teknologi (modern dan tardisional) yang sangat berbeda.

5. Kegiatan Ekonomi Tetap Terpusat di Sektor Pertanian

Lebih setengah abad belakangan ini, di beberapa negara berkembang telah terjadi perubahan kegiatan ekonomi yang sangat drastis. Jika suatu negara berkembang kegiatan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian, itu artinya sebagian besar tenaga kerja berada di sektor tersebut, dengan begitu bagian terbesar dari pendapatan nasional berasal dari kegiatan pertanian dan hasil pertanian merupakan produk ekspor yang utama. Pada saat ini keadaan telah berubah, baik ditinjau dari segi menyediakan kesempatan kerja, mewujudkan pendapatan nasional dan sumber pendapatan ekspor, peranan pertanian telah semakin merosot, sedangkan peranan sektor industri dan jasa menjadi sangat penting.

6. Bahan Mentah Merupakan Ekspor Terpenting

Dalam masa penjajahan, negara berkembang banyak yang mengalami pembangunan sebagai akibat perkembangan daerah-daerah tertentu yang memiliki kekayaan alam yang diperlukan oleh pasar dunia. Sebagai contoh penemuan mobil memerlukan karet dan minyak. Kebutuhan ini mendorong perkembangan beberapa kawasan di negara berkembang yang memiliki kekayaan minyak bumi dan kontur tanah yang sesuai ditanami karet.

Dalam usaha untuk mengembangkan ekonominya, berbagai negara berkembang berusaha menaikkan tingkat kemakmuran masyarakatnya melalui pembangunan sektor industri. Di kebanyakan negara berkembang sifat ekspornya tidak berubah, yaitu ekspornya terutama terdiri dari bahan mentah dan komposisi ekspor bahan mentah ini sangat terbatas pula yaitu hanya terdiri dari beberapa jenis barang saja.

BAB II

INDIKATO PEMBANGUNAN

Perlunya Indikator Pembangunan

Indikator pembangunan sangat berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Indicator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenail lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai Negara. Selain itu, indikator pembangunan dapat juga di pergunakan untuk mengetahui syarat-syarat yang di perlukan oleh Negara sedang berkembang untuk menyamakan tingkat kehidupannya dengan Negara maju.

Indikator Moneter

Indikator Pembangunan Moneter :

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita selain di gunakan sebagai indikator pembangunan dapat juga di pakai untuk membedakan negara kaya dan miskin. Pendapatan perkapita dapat memberikan gambaran tentang laju perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. indikator kesejahteran ekonomi bersih (net economic welfare)

Diperkenalkan William Nordhaus dan James Tobin (1972), menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yg lebih baik, dengan dua cara :

a) koreksi positif :

memperhatikan waktu senggang (leisure time) dan perekonomian sektor informal.

b) koreksi negatif :

memperhatikan kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Dan biaya-biaya dari dampak pembangunan belum di masukkan dalam GAP, sehingga biaya tersebut harus di kurangkan dari GAP agar mendapat kesejahteraan ekonomi bersih.

INDIKATOR SOSIAL

W. Beckerman melakukan survey mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beberapa pihak dalam membandingkan tingkat kesejahteraan di berbagai negara.

Oleh Backerman dibedakan dalam 3 kelompok :

1. Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional, dipelopori oleh Collin Clark dan Gilbert dan Kravis.

2. Penyesuaian dalam pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan unsur perbedaan tingkat harga berbagai negara.

3. Usaha untuk membandingkan indeks tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter (non monetary indicators).

Menurut Backerman cara yang paling sempurna adalah cara yang dilakukan oleh Gilbert dan kravis. Beckerman memberikan cara lain untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai negara, yaitu dengan Indikator non moneter yg disederhanakan (modified non-monetary indicators).

Indikatornya adalah data :

a. Jumlah konsumsi baja pertahun/kg

b. Jumlah konsumsi semen pertahun x 10 (ton)

c. Jumlah surat dalam negeri pertahun

d. Jumlah stock pesawat radio (x 10)

e. Jumlah telepon (x 10)

f. Jumlah stok berbagai jenis kendaraan

g. Jumlah konsumsi daging pertahun/kg

BAB III

TEORI TEORI PEMBANGUNAN DAN TAHAP TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

1.         MASHAB HISTERISMUS ( FREDERICH LIST, DLL )

Mazhab Historimus

Mazhab ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah.

FRIEDRICH LIST

Menurut List sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga menegaska bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah di antara masyarakat.

Perkembangan ekonomi, menurut List melalui 5 tahap yaitu,

a. Tahap Primitif

b. Tahap beternak

c. Tahap pertanian

d. Tahap pertanian dan industri pengolahan

e. Tahap pertanian, indusrti pengolahan dan perdagangan.

Bruno Hildebrant

Pemikiran Hildebrant selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Menurut Bruno perkembangan ekonomi didasarkan pada cara distribusi, oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

a. Perekonomian barter ( natural )

b. Perekonomian uang

c. Perekonomian kredit

Hildebrand ternyata tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analistis di bidang ilmu ekonomi.

KARL BUCHER

Pendapatnya merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut Bucher perkembangan ekonomi melalui 3 tahap, yaitu:

a. Produksi untuk kebutuhan sendiri ( subsisten )

b. Perekonomian kota dimana pertukaran sudah meluas

c. Perekonomian nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting

MASHAB ANALITIS ( KLASIK, NEO KLASIK, KEYNEIAN )

Teori-teori perkembangan dari beberapa penganut aliran Klasik diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

ADAM SMITH

Menurut Adam Smith, untuk berlangsung perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan produksi akan dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Smith juga menitikberatkan pada “luas pasar”. Pasar harus seluas mungkin dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya kerena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar sehingga pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas akan menaikan penghasilan nasional dan memperbesar jumlah penduduk. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas and dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Dilain pihak naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumberdaya alam terbatas, maka keuntungan maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

DAVID RICARDO

Menurut David Ricardo ada tiga golongan masyarakat yaitu: golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Contohnya: golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan buruh tergantung pada golongan kapitalisme dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Golongan tuan hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan.

Menurut David Ricardo bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka. Akibatnya berlaku hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Selain itu ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalammenolah tanah ynag semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tinkat keuntungan yang normal saja.

Dalam pendapatan nasional, tampak bahwa upah dan sewa meningkat terus, sedangkan laba menurun dengan semakin berkembangnya waktu. Dalam pendapatan perkapita, upah selalu tetap pada tingkat batas, laba menurun dan sewa meningkat. Hal ini dikarenakan oleh semakin langkanya sumberdaya tanah, sehingga sewa menjadi semakin mahal dan laba kurang.

Pendapatan nasional dibagi menjadi tiga bagian yaitu upah, sewa, dan keuntungan, masing-masing untuk pendapatan tenaga kerja (buruh), tuan tanah, dan kapitalis. Jadi maksud dari pembagian/penggolongan itu adalah untuk mengetahui unsur pendapatan yang manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi.

David Ricardo juga membedakan antara penerimaan bruto (gross revenue) dan penerimaan neto (net revenue). Penerimaan bruto adalah nilai pasar dari barang-barang akhir yang dibuat dalam suwatu waktu tertentu. Penerimaan neto adalah pendapatan (economic surplus) yang memungkinkan adanya pertumbuhan selanjutnya. Adanya penerimaan bersih karena buruh dapat menghasilkan sesuatu ynag melebihi suatu tingkat nilai yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi penerimaan neto yang menyebabkan adanya perkembangan ekonomi apabila digunakan untuk akumulasi kapital. Bila penerimaan neto ini berkurang karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang berarti pembagian pendapatan menjadi lain bentuknya, sehingga keuntungan yang diterima oleh kapitalis berkurang dan perkembangan selanjutnya berhenti. Jadi penerimaan neto yang merupakan keuntungan ini akan semakin berkurang karena tanah-tanah terbatas dan pemanfaatannya akan bergeser.

Thomas Robert Malthus

Menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk ang terus menerus merpakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain tentu tidak menaikan pendapatan dan tidak menaikan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi, tetapi keadaan ini sifatnya hanya sementara, sebab permintaan efektif (effective demad) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang

Aliran neo-klasik mempelajari tingkat bunga yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pad saat ini dan saat yang akan datang. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi

Menurut neo-klasik, tingakat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat investasi. Tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi dan sebaliknya. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. Perubahan teknologi menurut neo-klasik adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh atau relatif lebih bersifat “penghematan buruh” (labor saving) daripada penghematan kapital (capital saving). Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang kapital.

b. Perkembangan sebagai proses yang gradual

Perkembangan merupakan proses yang gredual dan terus menerus. Alfred Marshall menganggap bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual.

c. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif ialah proses ini meliputi berbagai faktor dimana faktor-faktor itu tumbuh bersama-sama. Marshal menggambarkan harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies dan external economies. Intrnal economies timbul karena adanya kenaikan skala produksi yang tergantung pada sumber-sumber dan efisiensi dari perusahaan. External economies tergantung pada industri pada umumnya yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan antar industri. Internal economies merupakan hasil dari adanya mesin-mesin yang lebih luas, managemen yang lebih baik dan sebagainya sehingga ada kenaikan poduksi. External economies timbul karena kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan pekembangan pengetahuan dan kebudayaan selain itu meliputi timbulnya industri-industri cabang yang saling membantu satu sama lain demi kelancaran produksi, timbul fasilitas-fasilitas transpor dan perhubungan yang modern. Marshal menekankan pada sifat saling ketergantungan dan kontemporer dari perekonomian.

d. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kalsik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber daya alam. Neo-klasik berpendapat bahwa ada kemampuan manusia untuk mengatasi terbatasnya pertumbuhan itu dan selalu akan ada kemajauan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu.

e. Aspek internasional perkembangan ekonomi

TEORI SCHUMPETER

Jalannya perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous), yaitu gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada. Perkembangan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Berproduksi berarti mengkombinasikan bahan-bahan dan tenaga yang ada atau yang dapat dicapai menghasilkan barang dengan metode lain (inovasi). Inovasi dapat berbentuk lima hal yaiu:

a. Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru, atau barang-barang yang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen

b. Mengenalkan suatu metode produksi yang baru

c. Penemuan sumber-sumber ekonomi baru

d. Menjalankan organisasi baru dalam industri

Adanya kemungkinan inovasi perlu, tetapi belum cukup mendorong perkembangan ekonomi. Maka untuk adanya perkembangan ekonomi masih diperlukan pelaksanaan inovasi-inovasi yang dalam hal ini dilakukan oleh wiraswasta. Neo-klasik menekankan penggunaan tabungan untuk investasi. Sebaliknya menurut Schumpeter, perkembangan-perkembangan selanjutnya tidak bersifat gradual, tetapi mengandung ketidakpastian dan resiko yang besar, sehingga tidak dapat diperhitungjan dulu dan akan timbul keraguan dalam mengembangkan usahanya. Menurut Schumpeter motif-moif wiraswasta untuk menaikan keuntungan atau standar hidup untuk dapat menang dalam persaingan dan memperoleh kedudukan monopoli. Kunci teori Schumpeter ialah untuk perkembangan ekonomi faktor yang terpenting adalah wiraswasta (enterpreneur).

TEORI KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY)

Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara – negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara – negara lain, di mana negara – negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Negara – negara pinggiran yang pra-kapitalis merupakan Negara – negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feodal Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Negara – negara pinggiran ini, setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak Negara – negara kapitalis maju. Namun terdapat kritikan mengenai teori tersebut, bahwa negara-negara pinggiran yang pra-kapitalis mempunyai dinamika sendiri yang bila disentuh oleh Negara – negara kapitalis maju, akan berkembang secara mandiri. Justru karena Negara – negara kapitalis maju ini perkembangan Negara – negara pinggiran menjadi terhambat.

Dos Santos menguraikan 3 bentuk ketergantungan:

1. Ketergantungan Kolonial

Terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Hubungan penjajah – penduduk sekitar bersifat eksploitatif.

2. Ketergantungan Finansial-Industrial:

Negara pinggiran merdeka tetapi kekuatan finansialnya masih dikuasai oleh negara-negara pusat. Ekspor masih berupa barang – barang yang dibutuhkan negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal.

3. Ketergantungan Teknologis-Industrial:

Bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran.

Meskipun demikian teknologi dan patennya masih dikuasai oleh negara pusat. Dos Santos membahas juga struktur produksi dari sebuah proses industrialis, bahwa:

1. Upah yang dibayarkan kepada buruh rendah sehingga daya beli buruh rendah.

2. Teknologi padat modal memunculkan industri modern, sehingga: Menghilangkan lapangan kerja yang sudah ada. Menciptakan lapangan kerja baru yang jumlahnya lebih sedikit. Larinya keuntungan ke luar negeri membuat ketiadaan modal untuk membentuk industri nasional sendiri. Oleh sebab itu, kapitalisme bukan kunci pemecahan masalah melainkan penyebab munculnya masalah ini.

Henrique Cardoso dengan gagasannya “Associated-Dependent Development” menyatakan bahwa produksi dapat dilakukan di Negara – negara pinggiran karena adanya perlindungan sistem paten. Selain itu kebijakan proteksi dan bea masuk mendorong perusahaan multinasional untuk membangun perusahaan di negara pinggiran. Meskipun demikian, industrialisasi di negara pusat dan pinggiran tetap berbeda. Sifat – sifat industrialisasi di negara pinggiran adalah sebagai berikut:

• Ketimpangan pendapatan yang makin besar.

• Menekankan pada produksi barang – barang konsumsi mewah dan bukan barang – barang yang dibutuhkan rakyat.

• Mengakibatkan utang yang semakin tinggi jumlahnya dan menghasilkan kemiskinan.

• Kurang terserapnya tenaga kerja.

Peter Evans dengan gagasannya “Dependent Development” menyatakan bahwa produksi sudah diserahkan ke negara pinggiran karena adanya kemajuan teknologi dan menguatnya rasa nasionalisme negara pinggiran. Dalam dependent development terjadi pembangunan industrialisasi di negara pinggiran dengan kerjasama borjuis lokal, muncul perusahaan multinasional raksasa, otak perusahaan tersebut berada di negara pusat dan cabang – cabang yg ada di negara pinggiran hanya boleh mengambil keputusan operasional di cabang tersebut.

Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi sehingga mendorong terjadinya proses industrialisasi. Sedangkan kerjasama antara pemerintah dengan borjuis local bersifat politis untuk mendapatkan legitimasi politik, kaitannya dengan nasionalisme negara tersebut. Nasionalisme yg ada di negara pinggiran tidak dimaksudkan untuk membuat negara tersebut menjadi mandiri tetapi sebagai alat untuk memeras perusahaan multinasional tersebut.

Robert A. Packenham (1974), mengajukan kritik atas teori ketergantungan dengan menyebutkan kekuatan teori ketergantungan dan kelemahan teori ketergantungan.

 Menurut Packenham, kekuatan teori ketergantungan antara lain:

• Menekankan pada aspek internasional.

• Mempersoalkan akibat dari politik luar negeri (industri terhadap pinggiran).

• Mengkaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik luar negeri negara maju.

• Mengaitkan antara analisis ekonomi dengan analisis politik.

• Membahas antarkelas dalam negeri dan hubungan kelas antarnegara dalam konteks internasional.

• Memberikan definisi yang berbeda tentang pembangunan ekonomi (tentang kelas – kelas sosial, antardaerah dan antarnegara).

 Sedangkan kelemahan teori dependensi antara lain:

• Hanya menyalahkan kapitalisme.

• Konsep kunci yang kurang jelas termasuk istilah “ketergantungan”.

• Ketergantungan dianggap sebagai konsep yang dikotomis.

• Tidak ada kemungkinan lepas dari ketergantungan.

• Ketergantungan dianggap sebagai sesuatu yang negatif.

• Ketergantungan tidak melihat aspek psikologis.

• Ketergantungan menyepelekan konsep nasionalisme.

• Teori Ketergantungan sangat normatif dan subyektif.

• Hubungan antarnegara dalam teori ketergantungan bersifat zero-sum game (kalau yang satu untung, yang lain rugi), padahal kenyataannya tidak ada hubungan yang bersifat seperti itu.

• Karena konsepnya tidak jelas maka tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga teori ini menjadi tautologies (selalu benar).

• Menganggap aktor politik sebagai boneka dari kepentingan modal asing.

• Kajian yang kurang rinci dan tajam akibatnya teori ini kurang dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan tajam.

Teori ketergantungan dari John A Hobson. menjelaskan imperialisme dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Teori ini merupakan kelompok teori Gold, yang menjelaskan, bahwa terjadinya imperialisme karena adanya dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Ketika pasar dalam negeri telah jenuh atau pasar dalam negeri terbatas, maka mereka mencari pasar baru di Negara – negara lain. Menurut Vladimir Ilich Lenin, imperialisme merupakan puncak kapitalisme. Kapitalisme yang semula berkembang dari kompetisi pasar bebas, mematikan perusahaan – perusahaan lain dan memunculkan kapitalisme yang menguasai pasar. Walaupun bentuknya pada jaman sekarang ini tidak menggunakan armada militer, namun dampaknya tetap saja merugikan negara yang menjadi objek penanaman investasi mereka.

Teori ketergantungan pada dasarnya menyetujui, bahwa yang menjadi penyebab ketergantungan adalah kekurangan modal dan kurangnya tenaga ahli. Tetapi faktor penyebabnya adalah proses imperialisme dan neo imperialisme yang menyedot surplus modal yang terjadi di negara pinggiran ke negara pusat. Akibat pengalihan surplus ini, negara pinggiran kehilangan surplus utama yang dibutuhkan untuk membangun negerinya. Maka, pembangunan dan keterbelakangan merupakan dua aspek dari sebuah proses global yang sama. Proses global ini merupakan proses kapitalisme dunia. Di kawasan yang satu, proses itu melahirkan pembangunan, di kawasan yang lain, menyebabkan lahirnya keterbelakangan.

Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi – asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah – masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah Negara – negara dunia ke-tiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari Negara – negara lainnya (the development of underdevelopment); siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ?. Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori Dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh Negara – negara berkembang dengan Negara – negara maju.

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia Ketiga; (2) Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) Permasalah ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan.

Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilomtarkan mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi (Suwarsono-So, 1991: 137). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori Dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur dikebanyakan negara-negara berkembang. Menurut perspeksif Dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran.

Dua orang pemerhati masalah pembangunan di Indonesia, Sritua Arief da Adi Sasono (1984) berusaha melihat masalah pembangunan ini dari sisi yang berbeda dengan apa yang dikembangkan Koentjaraningrat sebelumnya; mereka menggunakan teori Dependensi untuk menjelaskan persoalan pembangunan politikonomi Indonesia. Kajiannya dimulai dengan menguji kembali warisan kolonial Belanda yang ditinggalkan; seperti kebanyakan analisa sejarah yang lain tentang Indonesia, rentang weaktu kajian dimulai sejak diberlakukannya sistem tanam paksa. Bagi mereka, pelaksanaan tanam paksa dijadikan sebagai ‘pangkal tolak untuk melihat banguan struktural yang diwarisi Indonesia pada waktu negara ini merdeka’ (Suwarsono-So, 1991: 131).

Arief dan Sasono berpendapat bahwa sistem tanam paksa merupakan salah satu faktor terpenting yang bertanggung jawab terhadap berkembang suburnya keterbelakangan dan kemiskinan di Indonesia; selama masa tanam paksa tersebut telah terjadi pengalihan surplus ekonomi dari Indonesia ke Belanda dalam jumlah yang sangat besar. Disamping itu tanam paksa juga telah menjadikan semakin kecilnya jumlah petani yang berkecukupan, yang dengan kata lain telah membantu memperbanyak kaum ‘proletariat desa’. Dalam proses tanam paksa itu ternyata, fihak kolonial tidak ‘bekerja sendirian’, disini ada keterlibatan pemerintah lokal dalam membantu ‘keberhasilan’ sistem tanam paksa. ‘Dalam proses eksploitasi ini telah terjalin aliansi antara pemerintah kolonial Belanda di Indonesia …. Dan pihak – pihak penguasa feodal di Indonesia….’; pertalian kerja sama yang demikian tidak sulit untuk terjadi, keadaan mana membuat kaum aristokrat dan kaum feodal Indonesia memperoleh keuntungan ekonomis’ sekalipun jika dicermati, amat jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan yang diterima oleh pemerintahan kolonial.

Dalam kajian kurun waktu yang berbeda Arief dan Sasono mencoba menguji proses pembangunan Indonesia setelah era kemerdekaan, khususnya pada masa pembangunan ekonomi pemerintahan orde baru; obyek kajiannya menggunakan lima tolok ukur, yang akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa situasi ketergantungan dan keterbelakangan sebagian besar telah atau sedang mewujud di Indonesia. Lima tolok ukur yang digunakan yaitu:

pertama, pertumbuhan ekonomi, pada masa ini ditandai dengan semakin lebarnya perbedaan antara kelompok yang mampu dan kelompok yang tidak mampu dengan ciri golongan miskin ternyata menjadi semakin miskin; keadaan ini bisa terjadi karena hancurnya industri kecil di perdesaan diserta dengan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian dengan tidak diimbangi oleh timbulnya peluang kerja di sektor industri di perkotaan;

kedua, penyerapan tenaga kerja, Industri yang dikembangkan dengan semangat teknologi padat modal ternyata ‘tidak banyak menyerap tenaga kerja’, sementara sektor pertanian yang telah mengalami derasnya proses mekanisasi tidak lagi mampu menampung tenaga kerja sebesar yang pernah dimiliki pada masa sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian, maka tenaga kerja tidak memiliki pilihan lain yang tersedia, kecuali tterjun dalam pasar tenaga kerja sektor jasa;

ketiga, proses industrialisasi, proses industrialisasi yang terjadi di Indonesia merupakan proses industri subtitusi impor yang dikembangkan memiliki sifat ketergantungan modal dan teknologi asing yang tinggi, dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan merupakan pertumbuhan ekonomi yang bersentrum kedalam negeri, dan tidak berdasar pada dinamika yang ada;

keempat, pembiayaan pembangunan, karena sifat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki dan model industrialisasi yang dipilih, mau tidak mau, hanya memiliki satu pilihan yaitu kebutuhan untuk selalu memperoleh modal asing, fenomena yang jelas menggambarkan suatu ketergantungan kepada fihak lain;

kelima, persediaan bahan makanan, bahwa sampai akhir tahun 1970 ternyata bangsa Indonesia belum memiliki kemampuan swasembada pangan, sehingga tidk mengherankan bila banyak dijumpai kebijaksanaan yang mengarah pada pencapaian tujuan ini.

Satu hal yang menarik dalam kajian dari masalah – masalah sosial adalah terbukanya kemungkinan berbagai disiplin ilmu yang ternaung dalam rumpun ilmu – ilmu sosial untuk melakukan kajian terhadap satu persoalan yang sama menurut kerangka pendekatan masing – masing obyek perhatiannya. Terjadinya dinamika dalam masyarakat membuka dan mendorong masing-masing disiplin ilmu untuk mendinamisir teori – teori yang telah dikembangkannya, fenomena ini sebenarnya secara tidak lengsung sebagai tanggapan dari pandangan Thomas Khun (1966) tentang paradigma ilmu pengetahuan dalam “The Structure Of Scientific Revolution”. Banyaknya pendekatan terhadap satu masalah yang selama ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi perkembangan ilmu sosial secara umum karena : (a) masalah itu dapat ditempatkan dan diterangkan secara proporsional dan obyektif; (b) setiap bidang ilmu saling berkontribusi dan melengkapi kekurangannya masing – masing; (c) teori-teori yang berkembang dalam ilmu sosial menjadi semakin kokoh.

Bangsa Indonesia tidak bisa luput dari fenomena pembangunan, cepat atau lambat, besar atau kecil, mudah atau sukar, proses pembangunan ini perlu untuk dilakukan. Berbagai cara untuk mencapainya diupayakan, yaitu dengan pemanfaatan secara optimal segala aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, sehingga mempunyai peran penting dalam lingkup lokal maupun global; sedemikian jauh jarak antara perbedaan tingkat kehidupan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara maju lainnya, sehingga ‘harus’ dilakukan semacam ‘percepatan’ perubahan. Bahkan Alisyahbana menekankan secara tegas, bahwa perubahan masyarakat Indonesia itu harus mengacu pada nilai – nilai intelektualisme, individuliasme, egoisme, dan materialisme seperti yang hidup pada masyarakat Barat, nilai – nilai mana yang dianggap ekstrim atau bahkan tabu oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Analisa tentang proses pembangunan itu tidak semudah pengerjaan di belakang meja dan menurut alur logika saja, karena proses ini mengandung berbagai nilai – nilai dan perkembangan yang sulit untuk diperhitungkan; fenomena mana yang menjadikan kajian tentang masalah – masalah sosial tidak kering dan mati.

TEORI PERTUMBUHAN LAINNYA

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

TEORI ROSTOW

Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh W.W Rostow yang pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam economic journal dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya; The Stage Of Economic Growth. Menurut Rostow proses perkembangan ekonomi dasar dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Kelima tahap pertumbuhan itu adalah ;

1. Masyarakat Tradisional (the traditional society)

2. Prasyarat untuk lepas landas (the precondition for take-off)

3. Lepas landas (take off)

4. Gerakan ke arah kedewasaan (the drive to maturity), dan

5. Masa konsumsi tinggi (the age of high mass consumption)

TEORI FREDERICH LIST

Frederich List menguraikan pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan cara produksi (teknik produksi) dan mata pencaharian masyarakat. Frederich List membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga sehingga disebut “Stuffen Theorien” (teori tangga).

1) Masa berburu dan mengembara

Pada masa ini manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Berburu dilakukan oleh laki-laki, sedang perempuan bertugas mencari umbi-umbian, buah dan sayuran. Jika hewan dan tumbuhan sebagai makanan telah habis di suatu tempat, mereka akan berpindah (mengembara) ke tempat lain, demikian seterusnya. Pada masa ini belum ada pertukaran, karena manusia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

2) Masa beternak dan bertani

Pada masa ini manusia sudah mulai menetap di suatu tempat, mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara beternak dan bertani. Binatang buruan yang diperoleh sebagian dipelihara untuk diambil daging atau telurnya. Umbi-umbian, buah, sayuran dan tanaman lain yang disukai ditanam agar suatu saat bisa dipanen dan dijadikan bahan makanan. Karena tinggal menetap maka pada masa ini mulai timbul perkampungan atau desa-desa.

3) Masa bertani dan kerajinan

Pada masa ini, selain bertani manusia sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti pandai besi dan pertukangan. Kerajinan dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan pekerjaan bertani.

4) Masa kerajinan, industri dan perniagaan

Pada masa ini, selain kerajinan manusia juga telah melakukan kegiatan industri (mendirikan pabrik-pabrik) dan perniagaan (perdagangan). Sehingga muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Pada masa ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang cepat dan perdagangan tidak hanya bersifat nasional tetapi sudah bersifat internasional, karena didukung oleh alat-alat transportasi.

TEORI  HILDERBRAND

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan alat ukur yang digunakan dalam perdagangan.

Tahap pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand :

a.     Masa perekonomian barter

b.     Masa perekonomian uang

c.     Masa perekonomian kredit

TEORI KARL BUCHER

Karl Bucher menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi dibagi menurut tahap-tahap berikut:

1) Masa rumah tangga tertutup

Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Pada masa ini keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok.

2) Masa rumah tangga kota

Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga, timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Pada masa ini, sebagian kelompok masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut kota. Selanjutnya, timbul hubungan dagang antara desa dengan kota.

3) Masa rumah tangga bangsa (kemasyarakatan)

Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan satu jenis barang dan barang tersebut harus didatangkan dari kota lain, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Perdagangan ini meluas ke seluruh kota sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam satu negara atau dalam satu bangsa.

4) Masa rumah tangga dunia

Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara ternyata saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan IPTEK yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain.

TEORI LEWIS

DUAL-SECTOR MODEL Sir W. Arthur Lewis Sir William Arthur Lewis, official Nobel Prize photo The dual-sector model is a model in developmental economics. It is commonly knownas the Lewis model after its inventor Sir William Arthur Lewis, winner of the Nobel MemorialPrize in Economics in 1979. It explains the growth of a developing economy in terms ofa labour transition between two sectors, the capitalist sector and the subsistence sector.HISTORY Initially the dual-sector model as given by W.A Lewis was enumerated in his articleentitled "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor" written in 1954 by SirArthur Lewis, the model itself was named in Lewiss honor. First published in The ManchesterSchool in May 1954, the article and the subsequent model were instrumental in laying thefoundation for the field of Developmental economics. The article itself has been characterized bysome as the most influential contribution to the establishment of the discipline.

Model Pertumbuhan Sektor Moden Di Sebuah Ekonomi Lebihan Buruh 2 Sektor.

Model tersebut mengandaikan ekonomi membangun ketika itu berlaku lebihan buruhyang kurang produktif dalam sektor pertanian. Buruh-buruh tersebut lebih tertarik denganpertumbuhan sektor industri yang menawarkan upah yang lebih tinggi Ia juga mengandaikanupah yang ditawarkan oleh sektor indutri adalah lebih tinggi atau kurang tetap. Pengusaha dalamsektor industri mendapat untung kerana mereka mengenakan harga yang lebih tinggi berbandingkadar upah yang tetap. Model tersebut mengandaikan untung tersebut akan dilabur semula dalampelaburan sebagai modal yang tetap. Sektor tradisional yang mempunyai penduduk terlalu banyak, MP buruh = 0 yangmembenarkan Lewis mengklasifikasikan sebagai lebihan tenaga buruh dengan anggapan ia bolehdikeluarkan tanpa menjejaskan output. Semua pekerja luar bandar berkongsi output secarasaksama supaya upah benar di luar bandar ditentukan oleh purata dan bukannya marginal produkburuh seperti dalam sektor moden. Kemudian, sektor moden yang mempunyai produktiviti tinggidi mana buruh dari sektor sara diri beransur-ansur dipindahkan. Fokus utama model ini ialahproses perpindahan penduduk dan pertambahan output dalam sektor moden. Kedua-dua prosesini disebabkan pertambahan output dalam sektor moden. Kelajuannya disebabkan kadarpelaburan industri dan pengumpulan modal dalam sektor moden. Pelaburan mungkin disebabkanlebihan keuntungan sektor moden yang melebihi upah dengan andaian kapitalis melabur semulasemua keuntungan. Lewis mengandaikan upah di bandar perlu lah 30% lebih dari pendapatanpurata luar bandar untuk mendorong pekerja pindah.

Rajah sebelah kanan atas menunjukkan bagaimana pengeluaran barang semakinbertambah dengan peningkatan input tenaga buruh. TPA bagi barang ditentukan dalam perubahanjumlah satu input berubah iaitu buruh (LA), kuantiti modal tetap (KA), dan teknologi tidakberubah (TA). Rajah sebelah kanan bawah kita mendapat keluk APLA dan MPLA yang berasaldari keluk TP. Lewis membuat 2 andaian tentang sektor tradisional iaitu terdapat lebihan tenagaburuh dengan anggapan MPLA = 0, yang kedua semua kerja luar bandar berkongsi output secarasaksama supaya upah benar di luar bandar ditentukan oleh purata dan bukannya MPL. Rajah sebelah kiri atas menggambarkan keluk TP bagi sektor moden. Jumlah produkadalah fungsi kepada input berubah buruh (LM), stok modal (KM) dan teknologi (tM). Dalammodel Lewis, stok modal dalam sektor moden dibenarkan meningkat akibat dari pelaburansemula keuntungan oleh kapitalis industri. Ini menyebabkan keluk TP rajah bahagian atas beralih

ke atas dari TPM (KM1) ke TPM (KM2) dan TPM(KM3). Wn dalam rajah bahagian kiri bawah adalahupah sebenar dalam sektor moden. Pada tingkat upah ini penawaran buruh diandaikan menjaditidak terhad atau anjal sempurna seperti ditunjuk WMSL. Dengan kata lain andaian Lewis bahawapada upah di bandar WM berada di atas pendapatan purata luar bandar WA, majikan sektormoden boleh mengambil sebanyak mana lebihan pekrja luar bandar tanpa bimbang terhadappeningkatan upah. Jumlah output sektor moden TPM1 ditunjuk oleh kawasan berlorek 0M1FL1, untung yangdilabur semula WMM1F, Upah yang akan dibayar kepada pekerja adalah sebanyak 0WMFL1. Olehsebab Lewis mengandaikan semua keuntungan dilaburkan semula, jumlah stok modal dalamsektor moden akan meningkat dari KM1 ke KM2 di mana ia mempengaruhi kenaikan dalam kelukpermintaan MP buruh. Peralihan keluar keluk permintaan ditunjuk oleh garis D2 (KM2) dirajahbahagian kiri bawah. Satu keseimbangan baru tahap pengambilan pekerja di sektor modendibuktikan di titik G denganpengambilan buruh di L2. Jumlah output meningkat kepada TPM2atau 0M2GL2 sementara upah yang akan diberi kepada pekerja sebanyak OWMGL2 dankeuntungan yang akan dilabur semula WMM2G. Dan proses ini akan berterusan sehinggakesemua keuntungan habis dilabur.

TEORI RANIS DAN FEI

Teori pertumbuhan ekonomi Ranis-Fei, seperti dapat disimpulkan dari namanya, di kembangkan oleh dua orang ahli ekonomi, yaitu Gustav Ranis jan John Fei. Teori tersebut pertamakali di kemukakan dalam tulisan mereka yang berjudul A Theory of Economic Growth,  yang diterbitkan dalam American Economic Review; dan selanjutnya disempurnakan dan dilengkapi lagi dalam buku mereka, Development of the labour Surplus Economy.

Teori Ranis dan Fei di maksudkan sebagai teori pertumbuhan untung Negara yang  menghadapi masalah kelebihan penduduk sehingga menghadapi masalah pengganguran serius, dan kekayaan alam yang tersedia dapat dikembangkan sangat terbatas. Selain itu analisis Ranis dan Fei lebih banyak di berikan kepada perubahan – perubahan yang terjadi di sector pertanian. Model pertumbuhan ekonomi Ranis dan Fei secara lebih terperinci menunjukan pengaruh dari perubahan produktivitas tenaga kerja di sector kapitalis atau sector modern kepada corak proses pembangunan, akan tetapi juga menunjukan akibat kemajuan tingkat produktivitas kegiatan – kegiatan di sector pertanian terhadap pembangunan ekonomi yang akan tercipta. Analisis Ranis – Fei  juga menunjukan pengaruh dari pertambahan penduduk terhadap proses pertumbuhan ekonomi, pengaruh system pasar terhadap interaksi di antara sector pertanian dan industry dan jangka masa.

BAB IV

STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

KEBIJAKAN EKONOMI DALAM NEGRI

Paket kebijakan ekonomi pemerintah Dalam Negeri pada Tahun 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang. Salinan Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang diperoleh di Jakarta, Selasa, menyebutkan, 8 bidang itu adalah kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian.

Inpres menginstruksikan kepada 29 pejabat mulai dari menteri hingga bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009. Pelaksanaan Fokus Program Ekonomi 2008-2009 itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan komite dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.

KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGRI

Kebijakan luar negeri suatu negara, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi. Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri (atau jabatan yang setara). Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup.

STRATEGI UPAYA MINIMUM

Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagianbesar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan(vicious circle od proverty) yang membuat mereka tetapberada pada tingkat keseimbangan pendapatan perkapitayang rendah. Jalan keluar dari kebuntuaan ini adalahdengan melakukan suatu upaya minimum kritis tertentu yang akan menaikkanpendapatan perkapita pada tingkat di mana pembangunanyang berkesinambungan akan terjadi.Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi darikeadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju dimana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangkapanjang yang mantap diperlukan suatu kondisi dimana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan lebih besar diatas batas minimum kritis tertentu.

STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG

Strategi pembangunan seimbang bisa diartikandengan pembangunan berbagai jenis industri secaraberbarengan (simultaneous) sehingga industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri, sektor domestik dan antara sektor produktif, singkatnya strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua faktor tumbuh bersama.

Untuk ini diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian dan pengairan. Pemnabgunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam:

Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik, fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar,

Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan

Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pemnbangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang disebut pula teori dorongan besar besaran (big push theory).

STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG

Strategi pembangunan tak seimbang ditemukan oleh Albert O. Hirshman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan ini menurut Hirshman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang.

Untuk mempertinggi efisien sumber daya – sumber daya yang tersedia.

Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan – gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGERTIAN, UNSUR DAN FUNGSI PERENCANAAN

Dalam proses manajemen, yang menjadi titik awalnya adalah perencanaan. Jadi perencanaan sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.

Menurut George R. Terry perencanaan adalah: “planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulating of proposed activities believed necessary to achieve desired result”.

Dalam pengertian tersebut bisa kita simpulkan antara lain:

1.         Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data dan keterangan kongkret.

2.         Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang.

3.         Perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha.

 Pada intinya perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

2.      Fungsi Perencanaan

Robbins dan Coulter menjelaskan fungsi dari perencanaan sebagai berikut:

1.         Perencanaan sebagai Pengarah

Perencanaan merupakan upaya untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi. Dalam hal ini perencanaan adalah sebagai pengarah atau guide dalam usaha untuk mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi dan terarah.

2.  Perencanaan sebagai Minimalisasi Ketidakpastian

Pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi. Kadang perubahan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan akan tetapi tidak jarang perubahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketidak pastian inilah yang harus diminimalisasikan, dengan adanya perencanaan, ketidak pastian yang akan terjadi di kemudian hari diantisipasi sebelumnya.

3.  Perencanaan sebagai Minimalisasi Pemborosan Sumber Daya

Setiap organisasi pasti membutuhkan sumber daya, dengan adanya perencanaan, sebuah organisasi di awal sudah melakukan perencanaan mengenai penggunaan sumber daya sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan tingkat efisiensinya.

4.  Perencanaan sebagai Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas.

Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan, dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

3. Persyaratan Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik tentunya harus dirumuskan. Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif.

Faktual atau realistis. Artinya bahwa perencanaan yang akan ditetapkan oleh organisasi harus sesuai dengan fakta dan kondisi tertentu yang akan di hadapi oleh organisasi.Logis dan rasional. Artinya bahwa perencanaan yang akan dirumuskan dapat diterima oleh akal (logis) dan rasional sehingga dapat di dilaksanakan.

Fleksibel. Artinya bahwa perencanaan yang baik bersifat fleksibel dan tidak kaku. Perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang.Komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komprehensif. Artinya bahwa perencanaan yang baik harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Perencanaan yang baik tidak hanya terkait dengan satu bagian saja, akan tetapi juga mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain dalam organisasi tersebut.

4.      Jenis Perencanaan

Perencanaan mencakup banyak variasi antara lain:

(1) Misi atau Maksud (Mission atau Purpose)

Di dalam masyarakat, setiap entitas mempunyai peran sendiri. Peranan tersebut kemudian menentukan misi atau maksud dari keberadaan mereka dalam masyarakat tersebut. Kalau mereka tidak mempunyai misi atau maksud keberadaan, maka entitas tersebut tidak akan mempunyai eksistensi dalam suatu masyarakat. Misi entitas bisnis biasanya memproduksi dan/atau mendistribusikan barang atau jasa ekonomis

(2)   Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir dimana aktivitas atau kegiatan organisasi diarahkan atau ditujukan. Tujuan merupakan rencana organisasi yang paling dasar. Suatu organisasi secara keseluruhan mempunyai suatu tujuan, kemudian bagian-bagian dalam organisasi tersebut juga mempunyai tujuan masing-masing, akan tetapi tujuan dari masing-masing bagian tersebut harus menyumbang atau mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan.

(3) Strategi

Strategi merupakan rencana umum/pokok untuk mencapai tujuan organisasi melalui alternatif pemilihan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

(4) Kebijakan

Kebijakan juga merupakan rencana karena merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususna cara berfikirnya bukan aksinya. Seringkali kebijakan merupakan pernyataan tidak tertulis.

(5) Prosedur

Prosedur juga merupakan rencana karena menetapkan cara penanganan suatu aktivitas di masa mendatang. Prosedur lebih mengarahkan tindakan, bukannya mengarahkan cara berpikir. Prosedur menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan.

(6)       Aturan

Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif, dan harus dilakukan, atau tidak dilakukan. Aturan mengharuskan tindakan tertentu yang spesifik dikerjakan, atau tidak dikerjakan, tergantung situasi yang dihadapi. Aturan berkaitan dengan prosedur karena aturan mengarahkan tindakan, tetapi tidak menyebutkan urutan waktu.

(7)  Program

Program merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah-langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya dan elemen lain yang harus diakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Biasanya modal dan anggaran dipakai untuk mendukung program.

(8) Anggaran

Anggaran adalah merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. Anggaran disamping merupakan alat perencanaan, juga merupakan alat pengendalian.

5. Proses Perencanaan

Proses perencanaan bisa dilihat pada bagan berikut:Proses perencanaan dimulai dengan mempelajari lingkungan eksternal organisasi, kemudian dilanjutkan dengan misi, turun lagi ke tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan kunci efektivitas organisasi.

Tujuan mempunyai beberapa fungsi:

(1)   Tujuan memberikan dan menyatukan arah kemana organisasi harus bergerak.

(2)   Tujuan dan proses penetapan tujuan akan mempengaruhi perencanaan.

(3)   Tujuan dapat berfungsi sebagai alat motivasi karyawan.

Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis perencanaan, yaitu:

(1)   Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai rencana secara umum yang menggambarkan alokasi sumberdaya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak.

(2)   Perencanaan Taktis

Perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (1 – 5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya di buat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah.

Tujuan taktis biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana strategis menstabilkan suplai bahan baku. Rencana taktis kemudian dikembangkan melalui pembelian bahan baku dari perusahaan pensuplai bahan baku.

(3)   Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari 1 tahun) dan melibatkan manajemen tingkat bawah.

Ada 2 jenis rencana operasional:

a.  Rencana Tunggal (sekali pakai)

Rencana tunggal adalah rencana yang dilakukan sekali pakai, sebagai contoh ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru dan lainnya.

b.Rencana Standing

Rencana standing adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang. Rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga karena rencana ini bisa diterapkan pada situasi yang sama.

6. Perencanaan Situasional

Perencanaan situasional merupakan perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda. Dapat dikatakan perencanaan situasional adalah perencanaan cadangan, apabila rencana A tidak berhasil karena adanya sebab-sebab tertentu maka rencana B dapat dilaksanakan.

Tahap pertama adalah melakukan perencanaan seperti biasanya, yang kemudian dikembangkan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian situasional. Dalam tahap kedua, perencanaan dilaksanakan, kejadian situasional secara formal diidentifikasikan/dirumuskan. Indikator kejadian situasional dirumuskan/ditentukan. Jika indikator tersebut menunjukkan terjadinya kejadian situasional, alternatif rencana situasional dilakukan. Jika tidak ada kejadian situasional, perencanaan yang semula yang dilakukan.

Kejadian situasional yang dipilih merupakan kejadian yang diperkirakan mempunyai efek (dampak) yang paling serius terhadap pelaksanaan rencana organisasi. Perencanaan situasional terutama bermanfaat untuk organisasi dengan lingkungan yang dinamis, dimana ketidakpastian dan perubahan merupakan fenomena yang umum dalam lingkungan tersebut.

7. Beberapa Alat Bantu Bagi Perencanaan

Beberapa alat analisis atau model yang bisa dipergunakan untuk membantu proses perencanaan antara lain Bagan Arus (Flow Chart), Bagan Gantt (Gantt Chart) dan Jaringan PERT (PERT Network)

(1)   Perencanaan dengan Flow Chart

Pendekatan Flow Chart ini biasanya dipakai oleh mereka yang mendalami teknik komputer, teknik atau sistem informasi. Namun pendekatan ini bisa juga dipakai dalam dunia manajemen. Flow Chart adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan dan keputusan ya atau tidak.

Contoh Flow Chart untuk pembelian buku bacaan

(2)   Penjadwalan Melalui Gantt Chart

Penjadwalan adalah salah satu bagian penting dalam perencanaan. Ketika kegiatan organisasi begitu banyak dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya, Gantt Chart pada dasarnya membantu manajer untuk dapat mengaturnya melalui proses penjadwalan. Jadi Gantt Chart adalah teknik penjadwalan secara grafis atas berbagai rencana kegiatan.

Contoh Gantt Chart

(3)   Perencanaan dengan PERT

PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. PERT merupakan alat Bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, berskala besar maupun kompleks.

Ada 4 konsep yang harus di pahami dalam PERT yaitu:

a.      Event atau kejadian

Indikator dari performa pekerjaan baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilakukan sekaligus juga menunjukkan apakah suatu pekerjaan lain dapat dilakukan atau sebaliknya berdasarkan indikator ini.

b.      Activity atau kegiatan

Bagian dari berbagai pekerjaan yang sedag dalam pengerjaan dari keseluruhan pekerjaan yang berkesinambungan.

c.      Time atau waktu

Menunjukkan perkiraan waktu pengerjaan dari keseluruhan kegiatan sebagaimana diatur dalam jaringan PERT.

d.      Critical Path atau indikator kritis

Menunjukkan waktu kritis bagi pengerjaan kegiatan dalam kerangka path yang dapat diterima atau menunjukkan batas toleransi akan suatu pekerjaan yang dilaksanakan.

8.      Hambatan dalam perencanaan

Perencanaan dan penetapan tujuan mempunyai kemungkinan hambatan. Selain itu, sering pula pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Keadaan ini bisa timbul karena:

(1)   Kurang pengetahuan tentang organisasi;

(2)   Kurang pengetahuan tentang lingkungan;

(3)   Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif;

(4)   Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang;

(5)   Biaya;

(6)   Takut gagal;

(7)   Kurang percaya diri;

(8)   Ketidak sediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif.

Menurut Stoner James (1988) ada 2 jenis hambatan utama terhadap pengembangan rencana  yang efektif. Pertama, adalah perlawanan internal para calon perencana terhadap penetapan sasaran dan penyusunan rencana untuk mencapainya. Kedua, yang terdapat di luar perencana, yaitu keengganan dan menolak rencana yang membawa perubahan dalam organisasi.

9.      Cara mengatasi hambatan

Beberapa cara untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan:

(1)      Melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan.

(2)      Memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya sehingga mereka memahami perlunya perubahan, manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif.

(3)       Mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, suatu “track record” yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana serta menyebabkan rencana baru tersebut diterima.

(4)       Menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan terhadap

para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu.

PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dengan adanya perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan,

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada

pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Dengan perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap hal

hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan bukan hanya dilakukan

mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga

mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi.

Perencanaan dalam pembangunan ekonomi mengusahakan supaya ketidakpastian

dapat dibatasi sedikit mungkin.

Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang

cara pembangunan ekonomi yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan

untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination) untuk

mendapatkan hasil pembangunan ekonomi yang terbaik pula.

Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari

segi penting atau tidaknya suatu tujuan pembangunan ekonomi, sasaran maupun

kegiatan usahanya.

Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk

mengadakan pengawasan atau evaluasi (control or evaluation).

Perencanaan digunakan lebih sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan

dengan lebih baik. Dengan adanya perencanaan yang matang dan penuh

perhitungan, diharapkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi

dapat tercapai dengan cepat dan sesuai dengan target yang diharapkan.

SIFAT, PROSES, DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI

Sifat dan Peranan perencanaan ekonomi

Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pusat

organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa halbahkan

mengendalikan perubahan variabel ekonomiyang utama dari suatu negara atau

wilayah tertentu selama periode tertetu selama periode waktu tertentu sesuai

dengn tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Suatu rencana ekonomi juga dianggap serangkaian sasaran target ekonomi secara

kuantitatif yang khusus dan harus di capai dalam suatu jangka waktu tertentu.

Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh atau parsial. Suatu rencan bersifat

kompherensif, memenapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok

perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup

sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian,

sektor luar negeri, dan sebainya. Oleh karene itu untuk menghindari hal-hal yang

lebih membingungkan maka pada pembahasan selanjutnya nanti akan kita

bedakan 3 macam perencanaan ekonomi yang utama.

Proses Perencanaan Ekonomi

Bisa di bagi 4 tahap :

1.         memulai suatu rangkaian yang di tetapkan oleh pemimpin polotik

2.         mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selam periode perencanaan tersebut

3.         Di tetapkan proyek-proyek investasi yang termasuk dalam perencanaan nasional untuk mengembangkan tujuan pembangunan nasional

4.         Mengerjakan proses pemilihan kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala kendala sumber daya dan organisasional

PERENCANAAN DALAM BERBAGAI BENTUK SISTEM EKONOMI

A.        Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis

Merupakan usaha yang dengan sadar di lakukan pemerintah mencapai

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga yang

stabil melalui berbagai instrumen kebijaksanaan fiskal dan moneter

B.        Perencanaan Dalam Perekonomian Sosialis

Peranan perencanaan hanya berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak

keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diinginkan melalui alat

kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung. Dan bukan hanya menetapkan

seperangkat asaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi.

C.        Perencanaan Dalam Perekonomian Campuran

Adalah suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumber daya

produktif di miliki dan di kelola oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya di

miliki oleh pemerintah.

SYARAT SYARAT BERHASILNYA SUATU PERENCANAAN

1.         Komisi perencanaan

Pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus di organisir dengan cara yang

tepat.

2.         Data Statistik

Membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi suberdatya yang

di miliki suatu negara beserta segala kekurangannya

3.         Tujuan

Tujuan yang di capai hendaknya harus realistis dan di sesuaikan dengan kondisi

perekonomian negara tersebut.

4.         Penetapan sasaran dan prioritas

Di buat secara makro dan sektoral

5.         Mobilisasi Sumber daya

Adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang

Tersedia

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa orde lama

-           Tahun 1947, di mulai suatu perencanaan

-           Tahun 1952, dimulai usaha perencanaan

-           Tahun 1956-1960, disusun rencana pembangunan

-           Tahun 1961-1969, disusun rencana pembangunan nasional.

Program dalam orde baru :

1.         jangka panjang

2.         jangka pendek

Dalam perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam penyusunan suatu

strategi pembanhunan nasional sebagaimana telah di ungkapkan,

indonesiapun tidak melepaskan diri dari asas politik ekonomi yang di anut.

BAB VI

PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM PROSES PEMBANGUNAN

 PERUBAHAN BERBAGAI SEKTOR

            Struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Tulisan A.G.B. Fisher dalam International Labour Review pada tahun 1935 telah mengemukakan pendapat bahwa berbagai negara dapat dibedakan berdasarkan persentase tenaga kerja yang berada di sektor primer, sekunder dan tersier. Pendapat ini dibuktikan oleh Clark yang telah mengumpulkan data statistik mengenai persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor primer, sekunder dan tersier di beberapa negara. Data yang dikumpulkannya itu menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suau negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Akan tetapi sebaliknya, sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja.

            Kuznets menunjukkan perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional, sedangkan Chenery mengkhususkan analisisnya pada corak perubahan sumbangan berbagai sektor dan industri-industri dalam sub-sektor industri pengolahan kepada produksi nasional.

Ciri Perubahan yang Berlaku

            Kuznets mmbuat beberapa kesimpulan mengenai corak perubahan sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi :

1. Sunbangan sektor pertanian kepada produksi nasinal telah menurun

2. Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat

3. Sumbangan sektor jasa dalam menciptakan pendapatan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya.

Faktor yang Menyebabkan Perubahan Struktur Ekonomi

1. Produksi sektor pertanian mengalami perkembangan yang lebih lambat dibanding perkembangan produksi nasional;

2. Tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat daripada tingkat pertambahan produksi nasional, dan

3. Tidak adanya perubahan dalam peranan sektor jasa dalam produksi nasional berarti bahwa tingkat perkembangan sektor jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan produksi nasional.

Perubahan struktur ekonomi yang demikian coraknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sifat manusia dalam kegiatan konsumsi

Hukum Engels mengatakan bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sedangkan proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli produksi barang-barang industri menjadi bertambah besar.

2. Perubahan teknologi

Kemajuan teknologi akan mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan memperluas pasar serta kegiatan perdagangan.

Kemajuan teknologi juga menyebabkan perubahan dalam struktur produksi nasional yang bersifat inducive, yaitu kemajuan tersebut menciptakan barang-barang baru yang menambah pilihan barang-barang yang dapat dikonsumsi masyarakat.

PERUBAHAN STRUKTUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1.Perubahan struktur penggunaan tenaga kerja

Ciri Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja, yaitu:

•         Peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja menurun.

•         Peranan sektor industri dalam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertambah penting, akan tetapi kenaikan tersebut sangat kecil.

•         Peranan sektor jasa dalam menyediakan kesempatan kerja tidak mempunyai pengaruh besar.

Faktor yang Menyebabkan Pola Perubahan yang Berbeda

            Pada perubahan peranan masing-masing sektor dalam menciptakan produksi nasional dengan peranan mereka dalam menampung tenaga kerja mempunyai sifat yang berbeda, yaitu :

•         Di sektor pertanian, secara relatif, perubahan yang terjadi dalam menciptakan produksi nasional adalah hampir bersamaan dengan perubahan peranannya dalam menyediakan pekerjaan.

•         Di sektor industri, perubahan relatif dari peranannya dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih besar daripada perubahan relatif peranannya dalam menampung tenaga kerja.

•         Di sektor jasa, perubahan relatif dari peranannya dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih kecil dari perubahan relatif perananya dalam menampung tenaga kerja.

Menurut Kuznets perbedaaan di atas disebabkan oleh perbedaan dalam perkembangan tingkat produktivitas di masing-masing sektor dalam proses pembangunan.

PERUBAHAN PERANAN BERBAGAI KEGIATAN DI SEKTOR JASA

Sektor jasa dibedakan menjadi lima sub-sektor, yaitu perdagangan, badan keuangan dan real estate, pemilikan rumah, pemerintahan dan pertahanan, dan berbagai jasa perseorangan. Pokok-pokok kesimpulannya :

1. Peranan sektor jasa dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami perubahan atau penurunan.

2. Peranannya dalam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertambah besar.

Perkembangan sektor jasa yang bercorak seperti ini dalam proses pembangunan ekonomi disebabkan olehkarena :

(i) Adanya spesialisasi secara kawasan dari kegiatan ekonomi yang berkembang

(ii) Pertambahan pendapatan per kapita yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi

(iii) Karena perkembangan produktivitas yang lambat di sektor jasa.

Walaupun peranan sektor jasa dalam menampung atau menyerap tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian meningkat, peranan sektor tersebut dalam menciptakan pendapatan nasional tidak mengalami perubahan atau menurun. Faktor yang menimbulkan keadaan ini adalah karena tingkat produktivitas di sektor jasa berkembang lebih lambat dari perkembangan tingkat produktivitas rata-rata yang terjadi dalam leseluruuhan perekonomian.

PERUBAHAN STRUKTUR INDUSTRI MENURUT ANALISIS CHENERY

            Aspek yang paling penting dari analisis Chenery, dan yang menyebabkan analisisis seperti itu menjadi lebih berguna sebagai usaha untuk menunjukkan ciri-ciri proses pembangunan ekonomi, adalah bahwa analisis tersebut lebih ditekankan kepada hubungan kuantitatif diantara pendapatan per kapita dengan persentase sumbangan berbagai sektor ekonomi dan industri dalam sub-sektor industri pengolahan terhadap produksi nasional.

            Dengan demikian analisis tersebut dapat digunakan untuk membuat ramalan mengenai peranan berbagai sektor pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan sumber daya yang yang perlu dialokasikan ke berbagai sektor ekonomi.

            Analisa Chenery menggunakan data di berbagai negara dalam suatu masa tertentu, atau lebih lazim disebut data cross section dan bukan dengan mengumpulkan data perubahan peranan berbagai sektor dalam perekonomian dari masa ke masa. Aspek yang paling penting dari analisa Chenery, dan yang menyebabkan analisa seperti itu menjadi lebih berguna sebagai usaha untuk menunjukkan ciri - ciri dari proses pembangunan ekonomi adalah bahwa analisa tersebut lebih ditekankan kepada menunjukkan hubungan kuantitatif di antara pendapatan perkapita dengan persentasi sumbangan berbagai sektor ekonomi dan industri – industri dalam sub – sektor industri pengolahan kepada produksi nasional.

            Aspek yang dianalisa oleh Chenery adalah mengenai faktor - faktor yang menyebabkan peranan berbagai industri dalam suatu perekonomian adalah berbeda dengan peranannya yang normal pada suatu tingkat pembangunan ekonomi tertentu yaitu seperti yang ditentukan oleh persamaan regresi yang telah dijelaskan pada permulaan dan keadaan yang demikian di akibatkan oleh adanya salah satu atau gabungan dari faktor -faktor berikut:

•         Luasnya Pasar

Tingkat pendapatan dan jumlah penduduk merupakan dua factor penting yang menentukan luas pasar suatu negara.

•         Bentuk Distribusi Pendapatan

Corak distribusi pendapatan di tiap – tiap negara – negara berbeda. Di beberapa negara distribusi pendapatan penduduknya sangat tidak merata. Perbedaan dalam distribusi pendapatan ini merupakan satu faktor penting lainnya yang menyebabkan terdapatnya deviasi dalam peranan sektor industri dari peranannya yang normal .

•         Kekayaan Alam

Kekayaan alam suatu negara juga dapat mempengaruhi peranan industri – industri dalam sub sektor industri pengolahan dalam keseluruhan kegiatan ekonomi.

•         Perbedaan Keadaan di Berbagai Negara

Perbedaan keadaan di berbagai negar seperti perbedaan perbedaan iklim, kebijaksanaan pemerintah dan faktor – faktor sosial dan budaya, merupakan faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat produksi dan peranan sektor industri kepada produksi nasional.

PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN NEGARA BERKEMBANG

            Perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi negara – negara berkembang telah menimbulkan dorongan untuk melakukan usaha -usaha perbaikan dalam pengumpulan data kegiatan ekonomi di negara - negara itu. Sebagai hasil dari usaha - usaha ini, dalam beberapa tahun saja telah lebih banyak data dapat diperoleh mengenai berbagai aspek dari kegiatan - kegiatan ekonomi negara - negara tersebut.

            Semakin meluasnya jumlah dan jenis data yang tersedia mengenai kegiatan - kegiatan ekonomi di negara berkembang tersebut memungkinkan para penyelidik ekonomi untuk membuat amalisa mengenai perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan yang telah terjadi di negara -negara berkembang.Analisa yang dilakukan oleh Chenery tersebut mirip sekali dengan analisa Chenery mengenai perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan yang terjadi dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi apabila tingkat pembangunan ekonomi menjadi bertambah tinggi. Chenery dan Syrquin menunjukkan corak dari sepuluh jenis perubahan dalam struktur perekonomian yang berlaku dalam proses pembangunan negara - negara berkembang.

            Perubahan – perubahan tersebut dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:

•         perubahan dalm struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi,

•         perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses alokasi sumber daya

•         perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan demografis dan distributif.

            Yang termasuk sebagai proses akumulasi adalah pembentukan modal atau investasi, pengumpulan pendapatan pemerintah, dan kegiatan menyediakan pendidikan kepada masyarakat. Yang tergolong sebagai alokasi sumber daya adalah struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan.

            Chenery  mempunyai ciri – ciri sebagai berikut, yaitu:

1.      Tabungan dan pembentukan modal. Makin besar tingkat tabungan, maka makin besar pula tingkat pembentukan modal.

2.      Pendapatan pemerintah. Tingkat pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah mengalami penigkatan yang sangat besar terutama disebabkan oleh kenaikan dalam tingkat penerimaan pemerintah dari perpajakan.

3.      Pendidikan. Perkembangan yang dicapai dalam bidang pendidikan sepanjang proses pembangunan digunakan 2 macam indicator. Yaitu besarnya pengeluaran untuk pendidikan dan banyaknya anak dalam menutut ilmu.

4.      Urbanisasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Pembangunan Ekonomi akan diikuti oleh perubahan dalam proporsi penduduk yang tinggal di daerah urban, dan penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian.

5.      Struktur Produksi. Struktur ini dalam proses pembangunan dalam penyelidikan yang baru ini memperkuat kesimpulan hasil-hasil yang telah diperoleh mengenai ciri-ciri perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan.

6.      Distribusi Pendapatn. Untuk melihat perubahan dalam distribusi pendapatan, diperhatikan perubahan bagian pendapatan yang diterima oleh 40 persen dari keseluruhan penduduk yang tergolong sebagai penerima-penerima pendapatan terendah dan (perubahan bagian dari pendapatan nasional yang diterima 20 persen dari seluruh jumlah penduduk.

BAB VII

UNSUR UNSUR POKOK DALAM KEBIJAKAN PEBANGUNAN

PANDANGAN POKOK ANALISIS MIKROEKONOMI

            Dalam buku Adam Smith “ An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation,yang diterbitkan pada tahun 1776, merupakan titik permulaan dari perkembangan ilmu ekonomi, dalam usaha untuk menganalisis corak kegiatan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu masa itu dianggap banyak ahli ekonomi sebagai kelahiran ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu  pengetahuan yang berdiri sendiri.

            Teori – teori mengenai perilaku masayarakat dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang dikenal dengan teori mikroekonomi, dinamakan demikian karena corak analisisnya ditekankan kepada menelaah bagian bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi, yang terutama menganalisis unsure unsure yang paling kecil dalam kegiatan suatu perekonomian, seperti kegiatan jual beli di pasar, cara pengusaha menentukan tingkat produksi, proses penentuan tingkat upah dalam suatu pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Pola Analisis Mikroekonomi

            Teori mikroekonomi dapat dibedakan dalam tiga bagian , teori harga, teori produksi , dan teori distribusi. Teori harga pada umumnya menjelaskan tentang penawaran dan permintaan yang umumnya terdapat dalam suatu pasar, dan interaksi diantara keduanya dalam menentukan tingkat harga dan jumlah barang yang diperdagangkan, Aspek lain yang menjadi pokok permasalahan dalam analisis mikroekonomi adalah analisis mengenai bentuk bentuk pasar yang terdapat dalam masyarakat, analisis mengenai proses produksi dan analisis mengenai factor-factor yang menentukan tingkat produksi yang paling menguntungkan pada suatu perusahaan, selain itu aspek  penting dalam analisis mikroekonomi adalah distribusi pendapatan diantara berbagai factor produksi. Dalam analisis ini yang dibahas adalah cara cara pendapatan masing masing factor produksi ditentukan dalam setiap perekonomian.

Pemisalan – Pemisalan Yang Digunakan

            Titik tolak dalam analisis tersebut adalah anggapan bahwa setiap pelaku dalam perekonomian bertindak secara rasional dan ekonomis , maka analisis tersebut mengangap

a.Sebagai pembeli masyarakat akan berusaha membeli sebanyak banyaknya barang dengan sejumlah uang tertentu.

b.Sebagai pemilik factor factor produksi mereka akan berusaha untuk memperolehn pendapatan yang paling maksimal dari tenaga dan keahlian yang mereka tawarkan

         Selanjutnya analisis mikroekonomi memisalkan pula bahwa setiap pelaku dalam perekonomian tersebut pada setiap waktu mengetahui peristiwa peristiwa  yang terjadi di pasar , dan mempunyai mobilitas yang sangat tinggi sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang terjadi di pasar.

            Menurut ahli ahli ekonomi yang telah menciptakan dasar dasar teori mikro ekonomi, apabila pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian, yang berarti system mekanisme pasar sajalah yang menjadi pengaturnya, maka perekonomian akan berkembang secara optimal dan akan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, mekanisme pasar akan menciptakan pula tingkat laju pembangunan yang maksimal.

Teori Mikro Ekonomi Dan Masalah Penganguran          

            Sesudah berakhirnya perang dunia 1 negara negara di eropa menghadapi masalah politik social dan ekonomi sangat rumit, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian mereka. Ketidakstabilan ini menyebabkan timbulnya penganguran yang serius dan alat alat produksi tidak seluruhnya digunakan, keadaan ini diperburuk pula oleh adanya depresiasi yang sangat serius di Amerika Serikat pada akhir tahun 1920-an sampai dengan permulaan tahun 1930, Peristiwa ini menyebabkan orang ragu-ragu terhadap kebenaran teori ekonomi klasik  yang menganggap bahwa system ekonomi pasar yang sama sekali tidak dicampuri pemerintah akan dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien  dan menjamin terciptanya kesempatan kerja penuh dari masa ke masa.

            Maka timbulah usaha usaha untuk mengembangkan teori teori ekonomi yang lebih mencerminkan kenyataan yang sebenarnya dari corak kegiatan ekonomi dalam masyarakat, masa tersebut merupakan permulaan dari perkembangan analisis ekonomi yang sekarang dikenal sebagai teori makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes.

            Dalam teori makroekonomi dianggap mekanisme pasar tidak selalu menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, oleh sebab itu pemerintah harus selalu campur tangan dalam sesuatu perekonomian, campur tangan itu diperlukan untuk menjamin agar tingkat kesempatan kerja penuh dan kestabilan ekonomi dapat tercipta, campur tangan tersebut terutama dijalankan dengan melaksanakan kebijakan fisikal dan moneter, dan mereka dilaksanakan dengan tujuan agar keadan ekonomi yang stabil dan tingkat pengagguran yang rendah dapat diciptakan.

PANDANGAN POKOK ANALISIS MAKROEKONOMI

            Depresiasi yang sangat serius yang terjadi pada akhir tahun 1920 dan permulaan tahun 1930 yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja dan alat-alat produksi yang sangat tinggi, membuktikan bahwa kemerosotan suatu perekonomian dapat juga ditimbulkan oleh berkurangnya permintaan di masyarakat. Sebelum masa tersebut ahli ahli ekonomi berpegang pada teori yang dikemukakan oleh Jean Babtis Say, seorang ahli ekonomi perancis yang mengatakan “ supply created its own demand “ yang berarti bahwa apabila ada produksi maka dengan sendirinya akan tercipta permintaan. Depresi yang sangat serius, yang dimulai pada akhir tahun 1920 smpai awal tahun1930an, ,merupakan bukti dan ketidakbenaran pandangan tersebut, menyadari itumaka dalam teori makroekonomi analisis lebih ditekankan kepada menganalisis factor factor yangmempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat dalam perekonomian.

 Penentu Kegiatan Ekonomi ; Perbelanjaan Agregat

            Salah satu pandangan yang paling fundamental dalam teori makro ekonomi adalah  bahwa tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu waktu tertentu tergantung kepada pengeluaran berbagai golongan masyarakat pada waktu tersebut. Fungsi dari para pengusaha hanyalah menyediakan barang barang dan jasa-jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu tingkat produksi mereka ditentukan oleh tingkat pengeluaran masyarakat. Apabila permintaan dalam perekonomian bertambah , para pengusaha akan menambah produksi mereka, sebaliknya apabila permintaan berkurang, maka para pengusaha akan mengurangi kegiatan mereka, reaksi para pengusaha dalam menmghadapi perubahan dalam permintaan masyarakat tersebut akan menentukan tingkat pendapatan nasional dan perubahannya dari masa ke masa, apabila permintaan sangat tinggi , semua pengusaha akan menambah produksi mereka, yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kesempatn kerja.

            Berdasarkan pada sifatnya, pengeluaran seluruh masyarakat dibedakan dalam lima golongan , pengeluaran seluruh rumah tangga , penanaman modal oleh para  pengusaha, pengeluaran pemerintah,ekspor keluar negeri, dan impor dari luar negeri. Tingkat pengeluaran rumah tangga terutama tergantung kepada pendapatan mereka. Oleh sebab itulah pengeluaran rumah tangga bukan merupakan factor utama yang menyebabkan perubahan dlam pendapatan nasional, semakin meningkat pengeluaran rumah tngga, semakin tinggi pendapatan nasiopnal , sedangkan kalau impor bertambah pendapatan nasional akan berkurang karena pembelanjaan ,masyarakat dilakukan pada barang yang diproduksi oleh luar negri.

            Faktor lainnya adalah yaitu penanaman modal oleh perusahaan perusahaan pengeluaran pemerintah , dan ekspor ditentukan oleh factor factor diluar pendapatan masyarakat. Tingkat penanaman modal terutama ditentukan oleh tingkat suku bunga , pengeluaran pemerintah ditentukan oleh pertimbangan politik dan usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh yang diikuti oleh stabilitas harga.

PROSES MULTIPLIER DI NEGARA BERKEMBANG

            Apabila terjadi kenaikan dalam pengeluaran , maka akan tercipta pertambahan pendapatan masyarakat , dan pendapatan nasional akan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut adalah sama  jumlahnya dengan pertambhan pendapatan masyarakat yang terjadi, kenaikan pendapatan masyarakat ini akan menambah pengeluaran pada amasa berikutnya, tetapi pertambahan pengeluaran yang baru ini tidaklah sebesar pertambahan pendapatan yang baru diperoleh . Besarnya pengeluaran baru yang akan dilakukan tergantung kepada besarnya kecondongan konsumsi marjinal, yaitu proporsi dari setiap tambahan pendapatan yang akan digunakan untuk konsumsi, makin tinggi kecondongan kecondongna konsumsi marginal makin besar puloa tambahan pengeluaran yang aka dilakukan.

            Pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah beberapa kali lipat kalau dibandingkan dengan pertambahan pengeluaran yang pertama kali terjadi. Untuk mengetahui besarnya pertambahan pendapatan nasional yang diakibatkan oleh pertambahan sejumlah pengeluarn tertentu pertambahan dan proses multipliert yanga timbul sesudahnya, digunakan persamaan multiplier berikut.:

Dimana  adalah pertambahan pendapatan nasional yang tejadi sebagai akibat dari proses multiplier, MPC adalah kecondongan konsumsi marginal dan  adalah berturut turut pertambahan dan penanaman modal oleh perusahaan , pertambahan pengeluaranh pemerintah dan pertambahan ekspor . Besarnya ) adalah Rp 1 miliar, maka pertambahan dalam pendapatan nasional menurut rumus diatas  adalah

Atau sebanyak 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang mula mula sekali dilakukan.

KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL NEGARA BERKEMBANG

            Pada umumnya , tanpa adanya campur tangan pemerintah, seluruh pengeluaran dalam perekonomian tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, adakalanya tingkat pengeluaran dalam masyarakat melebihi jumnlah tersebut yang menyebabkan inflasi, tetapi yang sering terjadi adalah kekurangan dalam pengeluaran sehingga menimbulkan deflasi atau resesi pengangguran.

            Fungsi pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam perekonomian adalah untuk membatasi kedua masalah tersebut, yaitu pemerintah harus menciptakan tingkat kesempatan kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi. Dua alat kebijakan dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut: kebijakan fisikal dan kebijakan moneter. Dengan kedua kebijakan tersebut pemerintah haruslah berusaha untuk menyesuaikan tingkat pengeluarannya sehingga keseluruhan pendgeluaran dalam perekonomian akan mencapai atau mendekati tingkat pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh,mempengaruhi tingkat pengeluarann masyarakat agar sesuai atau pada tingkat yang menjamin terciptanya tingkat kesempatan kerja penuh.

            Apabila dalam perekonomian terdapat banyak pengagguran , pemerintah haruslah berusaha menaikan pengeluaran didalam perekonomian dengan menaikkan pengeluarannya sendiri, mendorong kenaikan pengeluaran golongan masyarakat lainnya, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL NEGARA BERKEMBANG

            Pada umumnya , tanpa adanya campur tangan pemerintah, seluruh pengeluaran dalam perekonomian tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, adakalanya tingkat pengeluaran dalam masyarakat melebihi jumnlah tersebut yang menyebabkan inflasi, tetapi yang sering terjadi adalah kekurangan dalam pengeluaran sehingga menimbulkan deflasi atau resesi pengangguran.

            Fungsi pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam perekonomian adalah untuk membatasi kedua masalah tersebut, yaitu pemerintah harus menciptakan tingkat kesempatan kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi. Dua alat kebijakan dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut: kebijakan fisikal dan kebijakan moneter. Dengan kedua kebijakan tersebut pemerintah haruslah berusaha untuk menyesuaikan tingkat pengeluarannya sehingga keseluruhan pendgeluaran dalam perekonomian akan mencapai atau mendekati tingkat pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh,mempengaruhi tingkat pengeluarann masyarakat agar sesuai atau pada tingkat yang menjamin terciptanya tingkat kesempatan kerja penuh.

            Apabila dalam perekonomian terdapat banyak pengagguran , pemerintah haruslah berusaha menaikan pengeluaran didalam perekonomian dengan menaikkan pengeluarannya sendiri, mendorong kenaikan pengeluaran golongan masyarakat lainnya, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

MEKANISME PASAR DI NEGARA BERKEMBANG

Sekelompok atau sekumpulan orang yang berkumpul pada suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi jual beli ialah pengertian dari pasar. Sedangkan mekanisme pasar adalah suatu pengaturan (management) yang dilakukan dipasar untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam memajukan perekonomian suatu negara, pasar memiliki peranan yang sangat penting. Melalui aktifitas pasar, produksi dapat sampai ke tangan konsumen yang berakibat adanya keuntungan bagi produsen dan konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya. Pasar merupakan terjadinya komunikasi antara penjual dan pembeli, terjadinya hubungan antara penawaran yang dilakukan oleh produsen dengan permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Pada umumnya pasar memang dapat dilihat secara konkrit, dimana penjual dan pembelinya dapat bertemu secara langsung dan mengadakan transaksi pada suatu tempat. Namun dalam perekonomian yang modern saat ini, pasar bisa saja abstrak artinya penjual dan pembelinya tidak bertatap muka secara langsung, namun bisa melakukan transaksi.

Beberapa hal kebaikan adanya mekanisme pasar adalah :

Pasar dapat memberikan informasi yang tepat.

Pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern.

Pasar menggalakan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien

Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Adapula beberapa kekurangan pada mekanisme pasar adalah :

Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu..

Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya.

Sistem pasar dapat menimbulan monopoli.

Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien.

Kegiatan konsumen dan produsen mingkin menimbulkan ”Eksternalitas” yang merugikan.

Ditinjau dari bentuknya kita mengenal dua bentuk pasar, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa menguasai harga. Barang yang sama pada pasar persaingan sempurna dijual oleh banyak penjual dengan harga yang sama.

Pasar persaingan sempurna (perfect competition) adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga akan terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingg para penjual dan pembli tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (price taker).

Dalam pasar persaingan sempurna jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehinga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu :

Semua perusahaan memproduksi barang/produk yang homogenitas.

Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna.

Output sebuah perusahaan relative kecil dibandingkan dengan output pasar.

Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar.

Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar.

Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, terdapat satu atau beberapa pihak penjual atau pembeli yang dapat menguasai harga.

Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa bentuk :

Pasar monopoli : suatu pasar dimana terdapat satu penjual menguasai harga.

Pasar duopoli : suatu pasar dimana terdapat dua penjual menguasai harga.

Pasar oligopoli : suatu pasar dimana terdapat beberapa penjual menguasai harga.

Pasar monopsoni : suatu pasar dimana terdapat satu pmbeli menguasai harga

Pasar oligopsoni : suatu pasar dimana terdapat beberapa pembeli menguasai harga.

Pasar monopolistik : suatu pasar dimana banyak penjual barang yang sanma dan masing masing penjual dapat menguasai harga.

Dalam pembehasan berikutnya tentang mekanisme pasar hanya dibatasi pada pasar persangan sempurna, mulai dari produksi, biaya, penawaran, permintaan, pendapatan dan laba yang didekati dengan ekonomi mikro. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta.

BAB VIII

MASALAH POKOK PEMBANGUNAN

MASALAH PERTUMBUHAN EKONOMI

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1.         Akumulasi modal

Akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan untuk diinvestasikan guna menigkatkan output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal juga Akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan sumber daya yang telah ada.

2.         Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang berlebihan (ledakan penduduk) tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyaknya sumber daya manusia berarti banyak juga yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak pengangguran di Indonesia. Karena banyak sumber daya manusia tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3.         Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi yaitu :

1.         Kemajuan Teknologi yang bersifat Netral yaitu kemajuan teknologi yang terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kobinasi-kombinasi input yang sama.

2.         Kemajuan Teknologi yang bersifat Hemat Tenaga Kerja (Labor Saving) yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

3.         Kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal (capital saving) yaitu teknologi yang sangat jarang terjadi karena hampir semua penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi yang dilakukan di negara maju adalah bertujuan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modal. Tetapi untuk negara-negara yang mempunyai tenaga kerja yang melimpah seperti NSB pada umumnya maka kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal sangat dibutuhkan.

MASALAH DISTRIBUSI PENDAPATAN

8 sebab yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB menurut Irma Adelman & Chynthia Taft Morris (1973) yaitu :

1.         Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunya pendapatan perkapita.

2.         inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secraa proposional dengan pertambahan produksi barang-barang.

3.         ketidakmerataan pembangunan anta daerah

4.         investasi yang sangat banyak dalam proyek –proyek yang pada modal sehingga persentase pendapatan modal dari harta bertambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah

5.         rendahnya mobilitas sosial

6.         pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7.         memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang eskpor NSB

8.         hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan , industri rumah tangga.

DISTRIBUSI PENDAPATAN PERORANGAN

Ukuran distribusi pendapatan perorangan (personal distiribution) merupakan ukuran yang paling umum digunakan para ekonom. Ukuran sederhana ini menunjukkan hubungan antara individu dengan pandapatan total yang mereka terima

DISTRIBUSI FUNGSIONAL

Ukuran distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi menjelaskan pangsa (share) pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

Sayangnya, relevansi teori fungsional ini dilemahkan oleh kegagalannya dalam memperhitungkan peranan dan pengaruh penting dari kekuatan-kekuatan ”non-pasar” seperti kekuatan untuk memnentukan harga-harga faktor produksi misalnya perjanjian bersama antara para pekerja dan kekuatan para monopolis atau tuan tanah dalam menetapkan tingkat upah.

MASALAH KEMISKINAN

Menurut para ahli (antara lain Andre Bayo Ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikandalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung mapun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemuduran pada aspek lainnya.

PENYEBAB KEMISKINAN

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditumbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakart pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Ukuran Kemiskinan

Ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Konsep ini dimaksud untuk menetukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menetukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara dan bernbagai faktor ekonomi lainnya.

United Research Institute for Social Development (URISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu :

1.         Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan.

2.         Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang dan rekreasi serta ketenangan hidup.

3.         Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dpaat dikategorikan selalu miskin.

INDIKATOR KEMISKINAN

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum (KFM) dan tingkat kesejahteraan. Pada publikasi UN (1961) yang bberjudul International Definition and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan social, sandang, rekreasi dan kebebasan.

MASALAH PEMBANGUNAN DALAM NEGERI

Secara umum, ada empat masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Keempat masalah tersebut dari tahun ke tahun selalu mendapat perhatian serius. Masalah yang paling serius diperhatikan pemerintah adalah masalah kemiskinan, apalagi menurut data PROPENAS terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22, 5 juta pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta pada pertengahan tahun 1999. Keempat masalah tersebut adalah:

a. Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak masa orde baru melalui berbagai bentuk program seperti INSUS (Intensifikasi Khusus), INMUM (Intensifikasi Umum), BIMAS (Bimbingan Massal), INMAS (Intensifikasi Massal), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), KUK (Kredit Usaha Kecil), Wajib Belajar, INPRES Desa yang dilanjutkan dengan INPRES Desa Tertinggal (IDT).

Selanjutnya, ada tiga program yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, program-program ini langsung ditujukan kepada penduduk miskin, yakni:

1) Menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.

2) Mengembangkan sistem jaminan sosial.

3) Mengembangkan budaya masyarakat miskin.

b. Keterbelakangan

Secara umum, keterbelakangan yang diderita Indonesia meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pemilikan modal, efisiensi dan efektivitas kerja, tingkat manajemen, dan kurang tersedianya infrastruktur. Semua faktor tersebut memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain yang membentuk lingkaran setan kemiskinan (vicious circle) Adapun keterbelakangan di bidang ekonomi tampak dari rendahnya pendapatan per kapita, tingkat spesialisasi (pembagian kerja), penggunaan uang giral per kapita serta masih sempitnya pasar.

c. Lapangan Kerja

Jumlah pengangguran di Indonesia diupayakan terus berkurang dengan memperluas lapangan kerja. Akan tetapi, krisis ekonomi tahun 1997 semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 37,5 juta jiwa. Ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia; kurang lebih 64% dari angkatan kerja Indonesia memiliki pendidikan SD ke bawah.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah melakukan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang meliputi:

1) Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebijakan ekonomi makro.

2) Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.

3) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan menetapkan system pengupahan dan penjaminan kesejahteraan.

4) Meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

5) Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.

d. Pemerataan Pembangunan

Untuk memeratakan pembangunan, harus dilihat komposisi penduduk dan wilayah Indonesia. Karena, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan daerah (bukan di ibukota) maka pembangunan harus lebih banyak diarahkan ke pedesaan dan daerah. Selain itu, dalam melakukan pembangunan pemerintah juga berpedoman pada “delapan jalur pemerataan”, yakni:

1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, pangan dan papan.

2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3) Pemerataan pembagian pendapatan.

4) Pemerataan kesempatan kerja.

5) Pemerataan kesempatan berusaha.

6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita.

7) Pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air.

8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dengan melihat delapan jalur pemerataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditujukan pada pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi dalam jangka panjang. Akan tetapi, pemerintah juga mengusahakan pemerataan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan seperti yang tampak pada delapan jalur pemerataan di atas. Karena, pencapaian pendapatan per kapita yang tinggi belum menjamin telah tercapainya pemerataan kesejahteraan, sebab pendapatan per kapita hanya merupakan angka rata-rata.

MASALAH PEMMBANGUNAN MANUSIA

Masalah Kependudukan

Permasalahan pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah KUANTITAS, tapi juga terkait dengan masalah KESEJAHTERAAN penduduk.

Dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi: suplai bahan pangan, kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa dan SDM.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memperlambat pembangunan (Meier, 1995) karena:
 Mempersulit pilihan antara meningkatkan konsumsi saat ini dan investasi yang dibutuhkan untuk membuat konsusmsi di masa yang akan datang

Mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dengan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan ekonomi dan sosial.

Masalah Pengangguran

Pengangguran Terbuka: seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya.

Setengah Penganguran: pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka bekerja dengan jam kerja rendah namun masih mau menerima pekerjaan.

Setengah pengangguran parah: pekerja yang termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam/minggu

Masalah Wanita

Disparitas atau ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi akibat adanya asumsi bahwa kaum perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki.

Disparitas Gender terjadi hampir di seluruh Negara tidak terkecuali di Indonesia.

 Krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia memicu kaum perempuan juga harus menghidupi keluarga dengan berbagai pekerjaan karena pada masa itu banyak terjadi PHK dan jumlah pengangguran meningkat.

Dari data yang ada tercatat tidak kurang dari 6 juta rumah tangga dikepalai kaum perempuan (kompas,2004). Artinya,pada dasarnya jutaan perempuan telah melakukan praktik kemandirian ekonomi.

Kondisi tersebut terjadi akibat kebanyakan pria sebagai suami menjadi korban PHK yang kemudian sulit menerima pekerjaan apa adanya terutama yang lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya.

Harus diakui bahwa pada kenyataannya kaum wanita justru banyak berperan dalam perekonomian namun sebagian besar memang masih berada pada sector mikro yang bersifat informal (tidak berbadan hukum).

BAB IX

MASALAH DUALISE PEMBANGUNAN

Masalah Dualisme Pembangunan

KONSEP DUALISME

Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan,terutama jika kita membicarakan kondisi sosial ekonomi NSB.

Konsep dulaisme memiliki 4 unsur pokok,yaitu:

1.      Dua keadaan yang berbeda dimana sebagian bersifat superior dan lainya bersifat inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama.

2.      Keadaan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional.

3.      Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukan kecenderungan yang menurun,bahkan terus meningkat.

4.      Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh dalam mengangkat derajat unsur inferior.

DUALISME SOSIAL

Merupakan temuan peneitian dari seorang ekonom Belanda J.H.Boeke,tentang sebab kegagalan dari kebijakasanaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia.

Berbicara mengenai konsep dualismenya sendiri,Boeke mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri yaitu semangat sosial,bentuk organisasi,dan teknologi yang mendominasinya.

Secara khusus Mackie (1981) dengan tegas mengatakan bahwa teori dualisme (Boeke) tidak membantu,bahkan menghambat usaha mempelajari perekonomian di Indonesia.

DUALISME EKOLOGIS

Pada tahun 1963 Clifford Geertz mengenalkan dualisme ekologis. MenurutGeertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis.Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal.

DUALISME TEKNOLOGI

Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatukegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya perbedaan tingkat

DUALISME KEUANGAN

Pada awalnya kegiatan lembaga keuangan bertujuan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman kepada perusahaan-perusahaan,setelah NSB mencapai kemerdekaan pemerintah mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman pada sektor lainnya,terutama pada sektor industri dan sektor pertanian rakyat.

DUALISME REGIONAL

Dualisme Regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam negara maju dan NSB.Dualisme regional ini dapat mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah.

Dualisme regional di NSB dapat dibedakan menjadi dua jenis,yaitu:

1.      Dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan

2.      Dualisme antara pusat negara,pusat industri dan perdagangan dengan daerah lain dalam negara tersebut.

PENGARUH DUALISME PADA PEMBANGUNAN

Berbagai corak hambatan yang timbul sebagai akibat dari adanya sifat-sifat dualisme dalam perekonomian yang perkembangannya masih belum begitu tinggi bersumber dari adanya pengaruh yang masih sangat kuat dari sektor tradisional terhadap kehidupan seluruh masyarakat dan kegiatan perekonomian.

Dalam suatu masyarakat tradisional pada umumnya terdapat sifat-sifat berikut:

1.      Tarap pendidikan masyarakatnya masih sangat rendah.

2.      Cara hidup dan berfikir masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama.

3.      Sisa-sisa feodalisme masih sangat dirasakan dalam hubungan sosial di antara berbagai golongan masyarakat.

BAB X

PEMBANGUNAN DAERAH

PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

            Adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara local (daerah). Orientasi ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup untuk pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar  ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersarna-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangunan perekonomian daerah.

TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun ada beberapa teori yang secara parsial yang bisa membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metoda dalam menganalisis perekonomian suatu daerah clan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pengembangan metoda yang menganalisis perekonomian  suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang  perekonomian daerah serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan  apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Namun di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena:

1.      Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau  daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal. Dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.

2.      Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.

3.      Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.

4.      Bagi NSB, di samping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

a.      Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi ini tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan  mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi(pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

b.      Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

c.       Teori Lokasi

Pengertian teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun social.

Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu dalam kegiatan produksi dan distribusi barang.

d.      Teori Tempat Sentral

Menurut teori ini, suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai central places dan untuk wilayah sekelilingnya dengan membentuk hierarki. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

e.       Teori Kausasi Kumulatif

Gunnar Myrdal dalam salah satu tulisannya, Economic Theory and Underdeveloped Regions (1957). Mengungkapkan sebuah konsep proses kausasi kumulatif. Dalam konsepnya tersebut , Mydral menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara.

Jika teori Neo Klasik berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan menciptakan suatu keseimbangan dalam pembangunan di daerah. Namun, Myrdal tidak sependapat dengan hal itu, dia berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaam tingkat pembangunan di berbagai daerah.

f.       Model Daya Tarik (Attraction)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap  industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

 PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan  ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pernbangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dari konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Pendekatan ini dapat disajikan pada Tabel 12.1 berikut ini:

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk
Basis pembangunan	Pengembangan sector ekonomi	Pengembangan lembaga ekonomi
Aset asset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitive didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggungjawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial-harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Setelah para ahli, terutama para ekonom, menyadari bahwa mekanisme pasar tak akan mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama  di NSB, mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan, apabila ingin mencapai proses pembangunan yanq lebih cepat Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akihat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pemakmuran daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Tentu timbul pertanyaan: sampai sejauh mana campur tangan tersebut?

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasanini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar  dan bukannya memperkecil ketidak merataan antardaerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dansituasi alamiah yang ada, letak georafis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi daerah akan mernpunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasiitu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi, ekonorni tersebut dan merugikan daerah-daerah lain.

Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang/jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah  karena pendapatan rnasyarakat yang rendah Sernua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbui karena adanya ekspansi ekonomi dad suatu daerah disebut  backwash effectoleh Myrdal(1957).

Keuntungan bagi daerah--daerah di sekitar di mana  ekspansi ekonomi terjadi; misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan spread effects.

Andaikata  spread effect sini lebih besar dibandingkan dengan  backwash effects tentu tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya di  daerah-daerah miskin, spread effectyang terjadi jauh lebih kecil daripada  back wash effects yang dialami sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya tentu dapat diduga bahwa jurang kesejahteraan antara kedua daerah tersebut akan semakin melebar.

Sesuai dengan pendapat Myrdal di atas, Hirschman (1958) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (trickling down effects).Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effects).

Memperhatikan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kalau proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

Akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskirn adalah:

1.      Daerah-daerah miskin tersebut akan mengalami kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan  kerja Penduduk akan berkembang lebih cepat, sehingga pendapatan per kapita penduduk akan sernakin rendah dan kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran.

2.      Daerah-daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonominya yang tradisional, sehingga senantiasa akan bias ke arah  pertanian. sedang untuk membangun sektar industry dihadapi banyak kesulitan, seperti kurangnya pengusaha yang kreatif clan kurangnya tenaga terampil.

3.      Karena sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin  tersebut maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, clan yang mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

Di pihak lain, daerah-daerah maju pada mulanya memang akan menikmati banyak keuntungan dari ekspansi ekonominya, namun pada akhirnya akan mengalami kesulitan-kesulitan juga antara lain:

1.      Karena daerah tersebut harus menampung penduduk dari  daerah-daerah miskin, lama kelamaan daerah kaya tersebut akan menjadi terlalu padat (congesteo, yang memaksa pemerintah setempat untuk memperbesar pengeluaran untuk menciptakan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat

2.      Daerah-daerah ini akan menghadapi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari perkembangannya, seperti masalah polusi, kerawanan keamanan, dan sebagainya.

Bagi negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan antar daerah, yang tidak jarang akan mengarah pada ketidak stabilan politik bagi negara. Ketidak stabilan politik akan sangat merugikan terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan tertentu yang dapat mendorong pembangunan daerah-daerah miskin.

Berkenaan campur tangan pemerintah (baca: perencanaan) untuk mendorong perkembangan daerah-daerah miskin sampai pada saat  ini masih ada dua pendapat yang saling bertentangan, dalam arti ada yang setuju dan ada yang menentang. Alasan dari kelompok yang kurang setuju  atau menolak campur tangan pemerintah terhadap pembangunan daerah adalah :

1.      Kelompok ini masih tetap percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis antar daerah

2.      Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisiensi ekonomi apabila ditinjau secara keruangan clan kewilayahan. Sebab dengan usaha membangun daerah terbelakang akan mengorbankan potensi pembangunan yang lebih besar yang justru banyak terdapat di daerah maju. Untuk membangun daerah terbelakang pemerintah harus membelanjakan uang yang jumlahnya cukup banyak untuk membiayai pembangunan prasarana di daerah Tindakan seperti itu merupakan penghamburan dana pembangunan dan sekaligus menghambat pembangunan, karena sebenarnya dengan dana tersebutdapat dilakukan pembangunan yang iebih baik jika dana itu digunakanuntuk membangun daerah-daerah yang sudah maju yang sudah didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih banyak sehingga dana yang ada tidak digunakan secara efisien dan optimal.

3.      Tindakan seperti itu dianggap seperti "membantu yang gagal dan menghukum yang sukses" Artinya supaya pengusaha-pengusaha mau mendirikan usahanya di daerah terbelakang, pemerintah harus memberikan banyak bantuan dan fasilitas, mengingat daya tarik daerah yang masih rendah, tingkat keuntungan yang masih rendah dan harus membiayai pembangunan berbagai prasarana yang dibutuhkan. Dana yang dipakai tersebut sebetulnya akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak, jika dana itu diberikan kepada daerah-daerah maju.

Di pihak lain kelompok yang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah mengemukakan pendapat-pendapat yang rnendukung gagasan mereka, yakni:

1.      Bila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah yangterbelakang dengan akibat, keseluruhan wilayah negara tidak berkembangsecara harmonis.

2.      Dalam mekanisme pasar keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode coba-coba (trial and error). Pengusaha tidak selalu mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga tidak semua keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan efisien. Secara teoritis akhirnya akan dapat diambil keputusan yangtepat akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kata lainmekanisme pasar belum tentu pada akhirnya menciptakan efisiensi yang yang optimal dalam menentukan kegiatan ekonomi.

3.      Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi rnasih rendah, sehingga kurang sanggup bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara, jika daerah tersebut sudah dapat berkembang clan bekerja secara efisien, diharapkan akan mengembangkan diri  dengan baik tanpa bantuan dari pemerintah.

4.      Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah di masa yang akan datang. Proses pembangunan yang sedang berjalan di suatu daerah sebagai akibat adanya campur tangan pemerintah, akan mendorong pembangunan daerah sekitar. Dengan demikian mendorong adanya ekspansi kegiatan ekonomi pada berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Tindakan seperti itu di samping membantu pembangunan daerah  yang terbelakang, sekaligus dapat menghindari permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sudah maju.

5.      Mengingat tujuan pembangunan bukan hanya semata mata  bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan  ekonomi hanya berpusat pada satu daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah  yang bersangkutan akan mengalami kesesakan yang dapat menimbulkan banyak masalah, terutama masalah sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Permasalahan di atas akan dapat diatasi jika proses pembangunan tidak terpusat hanya pada satu daerah, melainkan tersebar ke seluruh daerah. Pembangunan daerah yang miskin dapat mengurangi kecepatan perkembangan di daerah-daerah maju, dengan akibat dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang akan dihadapi di kemudian  hari. Pernbangunan daerah di samping dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah, di pihak lain karena penduduk tidak lari ke daerah-daerah lain, mereka dapat mengembangkan kebudayaan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulanbahwa campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi, di samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap.

Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1989) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan pada Bagan 12.2 berikut ini:

TAHAP	TUGAS
1	PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA ·         Penentuan basis ekonomi ·         Analisis struktur tenaga kerja ·         Evaluasi peluang dan kendala pembangunan
2	PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH ·         Penentuan tujuan dan kriteria ·         Penentuan kemungkinan tindakan ·         Penyusunan strategi
3	PEMILIHAN PROYEK PROYEK PEMBANGUNAN ·         Identifikasi proyek ·         Penilaian viabilitas proyek
4	PEMBUATAN RENCANA TINDAKAN ·         Prapenilaian hasil proyek ·         Pengembangan input proyek ·         Penentuan alternatif sumber pembiayaan ·         Identifikasi struktur proyek
5	PENENTUAN RINCIAN PROYEK ·         Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci ·         Penyiapan rencana usaha (business plan) ·         Pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian progam
6 6	PERSIAPAN PERENCANAAN SECARA KESELURUHAN DAN IMPLEMENTASI ·         Penyiapan skedul implementasi rencana proyek ·         Penyusunan progam pembangunan secara keseluruhan ·         Targeting dan marketing aset-aset masyarakat ·         Pemasaran kebutuhan keuangan

Sementara itu, Bendavid-Val (1991) menyajikan suatu model tahap-tahap perencanaan yang sedikit agak berbeda dengan skema  di atas Seperti ditunjukkan pada Gambar 12.1 terdapat 3 hal yang menarik :

1.      Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatutahap dalam proses perencanaan secara keseliirrihan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dar rrenyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.

2.      Semua tahap riaiam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya .

3.      Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah  merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis

Sistem Informasi Perencanaan (Pengumpulan dan Analisis Data) seyogyanya mencakup 5 bidang utama:

1.      Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya.

2.      Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya.

3.      Penaksiran sumberdaya-sumberdaya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia danpotensial untuk tersedia (dana publik  atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual clan lembaga-lembaga yang dapat ditarik, clan sebagainya).

4.      Karakteristik clan dinamika kondisi daerah, khusunya data perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumberdaya, dan institusi, dan sebagainya.

5.      Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran  (role) yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Dengan Perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

1.      Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2.      Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam perannya sebagian koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

3.      Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

4.      Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstumulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

BAB XI

KRISIS UTANG INTERNASIONAL

KARAKTERISTIK DAN PEMBENTUKAN UTANG

Bagian ini berisi uraian tentang Utang Luar Negeri, yang selama ini di anggap sebagai teror bagi negara kita. Beban utang yang menumpuk dalam waktu yang relatif singkat selama 2 tahun terakhir sejak terjadinya krisis adalah biaya yang harus di bayar sebagai akibat pengelolaan ekonomi yang centang selama kepemimpinan orde baru dan di tambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Pada masa orde baru , perekonomian dibangun atas dasar prinsip “lebih besar pasak dari pada tiang”. Keadaan ini ditandai oleh konsumsi yang sangat besar dari pada produksi serta impor barang dan jasa yang lebih besar dari pada ekspor barang dan jasa. Lebih parah lagi kesenjangan produksi-konsumsi dan ekspor-impor kian lama kian membesar. Hal ini tercermin dari savings-invesment gap yang semakin membengkak. Ada beberapa sebab mengapa laju pertumbuhan ekspor sangat lambat di bandingkan impor, yaitu:

1.         High Cost economy, karena berbaagai macam biaya yang seharusnya tidak perlu d keluarkan. Karena, deregulasi ekonomi yang tidak di jalankan sepenuh hati serta struktur pasar yang tidak kompetitif dan cenderung protektif.

2.         Capital Inflow, yaitu dengan mengudang arus modal masuk dari luar negeri bagi negara-negar yang terkena krisis baik dalam bentuk utang maupun penanaman modal asing. Arus modal masuk ini pada awalnya sebetulnya di tunjukkan sebagai stimulan agar perekonomian lebih produktif sehingga lambat laun terbebas dari kondisi lebih besar pasak dari pada tiang . namun, pengelolaan dana-dana asing yang tidak tepat mengantarkan bangsa ini pada krisis ekonomi yang dalam dan berkepanjangan sampai sekarang.

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia.

PENYEBAB TIMBULNYA KRISIS UTANG

Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang di alami banyak NB tidak semakin baik. Banyak NB semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan progam-progam penyesuain strukturakl terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank dunia dan moneter internasional(IMF), sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama(Tambunan, 2001)..

Tingginya Uln dari banyak NB disebabkan terutama oleh 3 jenis defisit yaitu :

1.         Defisit transaksi berjalan atau TB atau disebut juga dengan trade gap yaitu ekspor lebih sedikit dari pada impor

2.         Defisit investasi atau IS gap yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi disalam negeri lebih besar dari pada tabunghan nasional atau domestik dan

3.         Defisit fiskal

Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut didalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak NB. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal(CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BOP) yang berarti juga cadangan devisa(CD) berkurang. Apabi8la saldo TB setiap tahun negatif, maka CD dengan sendirinya akan habis kjika tidak ada sumber-sumber lain(misalnya modal investasi dari luar negeri).

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa defisit TB yang terjadi terus menerus membuat banyak NB harus tetap bergantung pada pinjaman luar negeri (PLN), terutama negara-negara yang kondisi ekonominya tidak menggairahkan investor-investor asing sehingga sulit bagi negara tersebut untuk mensubstitusikan PLN dengan investasi misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Sejak pemerintrahan Orde Baru hingga saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada ULN tidak pernah menyurut, bahkan mengalami akselerasi yang pesat sejakl krisis ekonomi1997-1998 karena periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. pda masa normal pada maasa pemerintahan Soeharto, ULN dibutuhkan terutama untuk membiayai defisit investasi, defisit investasi, defisit TB, dan beberapa komponen dari sisi pengeluaran pemerintah didalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

MANAJEMEN KRISIS UTANG

Dana Moneter Internasional (IMF), bank komersial Amerika Serikat, dan Bank Dunia, menganggap penyebab krisis utang (yang bermunculan di negara berkembang ) adalah kekurangan likuiditas jangka pendek pada negara-negara debitur. Pada dasarnya mengatasi masalah utang dengan melakukan kerja sama gabungan dalam mencari solusi masalah utang.

1. Jalan keluar melalui pengurangan beban utang dengan pembagian beban

            Kelebihan utama pendekatan ini adalah tercakupnya konsep sekuritisasi dan instrumen inkorporasi yang dapat mengurangi stok utang yang belum dilunasi.

2. Melakukan kerja sama

            Salah satu langkah pengurangan utang yang lebih efektif dan sekaligus menaikkan investasi dalam industri ekspor dan industri impor yang disubstitusi.

SOLUSI KRISIS UTANG INTERNASIONAL

Peristiwa utama sehubungan dengan utang Negara berkembang adalah terus berlangsungnya penjadwalan ulang negara berkembang dan munculnya pasar sekunder yang responsive bagi pinjaman. Kalau dilihat dari skalanya, penjadwalan ualang yang terus menerus dan berkelanjutan mengecilkan arti transaksi lainnya. Akibatnya, penjadwalan ulang member peluang-langsung atau tidak langsung-untuk sebagian besar transaksi yang melibatkan pinjaman.

“Pasar” yang sedang kita bicarakan itu bukanlah kelompok investor yang tidak punya kepentingan, tidak jelas, pasif, atau sederhana. Pasar yang dimaksud tidak lain adalah bank- bank yang paling awal meminjamkan uang ke Negara berkembang. Bank adalah lembaga pertama yang menyadari bahwa pelonggaran persyaratan penjadwalan ulang hanyalah permulaan proses pengampunan utang yang terus berlangsung secara bertahap. Pendek kata, apa pun pernyataan umum mengenai penjadwalan ulang, realitas ekonominya sudah terjadi, yakni sejumlah besar pemberi pinjaman terdahulu telah memutuskan untuk menjual pinjaman Negara berkembang dengan potongan besar.

Bagi kebanyakan bank, keputusan untuk menjual asset yang buruk menggambarkan suatu revolusi dalam manajemen portofolio. Sebelum terjadi krisis utang, bank jarang memperdagangkan asset mereka lebih sedikit asset mereka yang buruk. Yang memungkinkan berkembangnya pasar utang yang didiskonto adalah sangat banyak pinjaman yang sejenis. Yang menyebabkan pasar tersebut cepat  berkembang adalah ketidaksabaran banyak bank untuk menyelesaikan masalah utang.

BAB XII

HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

MODAL ASING DALAM PEMBANGUNAN

Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.

Asumsi dasar yang melatar belakangi hubungan positif antara modal asing dan pertumbuhan ekonomi :

a. Setiap 1$ modal asing akan mengakibatkan kenaikan 1$ impor dan investasi.

b. Dengan asumsi ini dan ICOR yang stabil dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya menghitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan tertentu.

MOTIVASI NEGARA DONOR

Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing. Beberapa daerah yang kaya sumberdaya alam seperti Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua akan dapat menggunakan Dana Bagi Hasil untuk membiayai belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki SDA, belanja pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah DAU dan DAK yang diterima pada tahun anggaran tertentu.

Dalam tahun anggaran 2001 sekitar 80 persen dari jumlah DAU digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, bagian DAU untuk belanja pembangunan relatife kecil sekali jumlahnya, sehingga diperlukan alternatife sumber pembiayaan pembangunan.

1. Penelitian Muda bidang Keuangan Negara pada Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Depkeu.

2. Ahli Penelitian Muda bidang Investasi dan Pasar Modal.

STRUKTUR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Di saat Orde Baru berkuasa banyak utang luar negeri dibuat dengan dalih untuk membangun BUMN. Bantuan ini telah menginjeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara menutup deficit anggaran pembangunan dan deficit neraca pembayaran. Sturuktur pembiayaan pembangunan, dimana peran bantuan luar negeri mencapai lebih dari 50 persen pada Pelita pertama dan keempat. Kendati peranan bantuan luar negeri semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, namum persentase masih diatas 35 persen.

Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional. Dari sini terlihat, lembaga-lembaga tersebut membutuhkan bunga utang-utangnya untuk membiayai kegiatan opersionalnya.

Pembangunan dengan biaya utang ternyata tak dikelola dengan baik, banyak dikorupsi, sehingga akibatnya terjadi krisis demi krisis yang paling parah pada tahun 1997-98. Dari sekian krisis yang terjadi, mungkin ketimpangan menjadi hal yang paling tidak terlihat di Indonesia.

BAB XIII

PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PERANAN LINGKUNGAN DALAM PEREKONOMIAN

Pada mulanya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam setiap usaha pembangunan ekonomi. Lingkungan dan sumberdaya alam dianggap sebagai karunia Tuhan, sehingga sediannya cukup berlimpah dan selalu dapat tercipta kembali. Namun dengan semakin menggebunya pembangunan ekonomi, khususnya di Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, maka semakin banyak suberdaya alam yang diambil atau dikuras dari alam, sehingga tersedianya semakin tipis baik itu berupa sumberdaya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui.

Selanjutnya dengan berkembangnya semua sektor dalam perekonomian, khususnya industri yang mengolah sumberdaya alam; baik itu pertanian maupun industri pengolahan, maka dikhawatirkan pembangunan itu sendiri suatu saat akan mengalami stagnasi karena tidak ada lagi sumberdaya alam yang dapat digali; atau sumberdaya alam yang ada sudah semakin buruk keadaannya. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi itu, maka laju penggunaan dan pengurasan suberdaya alam selalu bersifat eksponensial.

Untuk mengatasi itu, maka mau tidak mau harus ada pengendalian konsumsi barang da jasa serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Konsumsi barang dan jasa ditahan jangan meningkatkan terlalu cepat dan kegiatan produksi maupun konsumsi jangan sampai mencemari lingkungan, sehingga fungsi utama lingkungan menjadi terganggu.

INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari uraian di atas tampak bahwa pembangunan berwawasan lingkungan akan merupakan landasan bagi adanya pembangunan berkelanjutan. Adapaun yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan semkipun terdapat penyusutan cadangan suberdaya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebutu dapat digantikan oleh sumberdaya lain baik sumberdaya manusia maupun oleh sumberdaya kapital.

Oleh karena itu untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harus dicari titik keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga akan tercapai kebijakan pembangunan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan keejahteraan manusia dalam jangka panjang.

INDUSTRI DAN EKSTERNALITAS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Adanya dampak baik positif maupun negatif, yang timbul dan diterima oleh pihak lain sebagai akibat dari adanya kegiatan suatu pihak atau suatu pelaku ekonomi yang dikenal sebagai “eksternalitas”. Eksternalitas ini sering belum diperhitungkan sebagai salah satu bagian biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan harga produk. Lebih-lebih bila eksternalitas negatif itu dapat dibuang begitu saja ke dalam alam tanpa harus melakukan pembayaran.

Namun perkembangan pada akhir-akhir ini menunjukan bahwa banyak perusahan-perusahan besar yang terpaksa memasukkan biaya pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran (eksternalitas negatif tersebut) ke dalam perhitungan biaya produksi dan sekaligus harga produk yang dihasilkannya. Kecenderungan yang terakhir ini terjadi karena Pemerintah telah mulai secara aktif mengeluarkan peraturan berikut sanksinya terhadap industri-industri yang menghasilkan limbah di antaranya berupa pencabutan izin usaha dan sankisi hukum lainnya.